Kemarahan Luhut Saat Gubernur Tidak Hadiri Rapat Penanganan Asap

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan tidak bisa menyembunyikan kemarahannya saat memimpin rapat koordinasi penanganan kabut asap yang berlangsung di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemarahannya itu dipicu oleh ketidakhadiran beberapa gubernur dalam rapat tersebut. Mereka hanya diwakilkan bawahannya.

Di awal rapat, Luhut meminta para pejabat yang hadir baik daerah maupun pemerintah pusat, untuk serius menangani masalah kabut asap dan kebakaran hutan yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Saat meminta laporan perkembangan penanganan kebakaran hutan dari Kalimantan Selatan, Luhut mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi Abdul Karim, yang hanya diwakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Gubernurnya ini di mana? Kenapa tidak hadir?" tanya Luhut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (15/9/2015).

Utusan Gubernur Kalsel itu kemudian menjawab tidak tahu dan mengatakan ia hanya diperintahkan untuk mewakili Tarmizi. "‎Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya diminta untuk mewakilkan Pak Gubernur," kata Kepala BPBD tersebut.

Mendengar jawaban itu, raut wajah Luhut terlihat kesal. Ia pun meminta pejabat tersebut menyampaikan pesan kepada Gubernur Kalsel.

"Nanti saya minta dia telepon saya. Jangan main-main. Saya tidak mau ada yang main-main soal ini. Situasi lagi darurat, Gubernur tidak hadir. Bagaimana ini. Rakyat lagi susah, enggak hadir. Enggak bener kita ini," ujar Luhut.

"Siap, Pak. Akan saya sampaikan," jawab pejabat tersebut.

Mandat dari Presiden

Tidak hanya dari Kalsel, perwakilan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga mendapat teguran. Dalam rakor itu, Kepala BMKG berhalangan hadir dan hanya diwakili salah satu deputinya. Luhut pun kembali mengambil alih dan memberi peringatan.

"Keadaan ini kan tanggap darurat. Jadi jangan diwakil-wakilkan. Ini soal rakyat. Saya minta ke depannya jangan ada perwakilan. Harus kepalanya datang," tegas dia.

Menurut Luhut, dia sudah mengantongi data lokasi mana saja yang hingga kini masih diselimuti kabut asap dan masih mengalami kebaran hutan dan lahan. Termasuk pihak yang harus bertanggung jawab dan akan dikenakan sanksi hukum.

"‎Ini harus kita tindak tegas, dan saya minta kepala daerah tidak main-main dengan ini. ‎Bu Menteri LHK tadi sampaikan sudah ketahuan lokasi kebakarannya jelas, PT-nya jelas. Kita tidak ada main-main dengan hal ini," kata Luhut.

Menurut Luhut, dia telah mendapatkan mandat langsung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memimpin rapat koordinasi saat ini. Ia pun menyampaikan pesan Jokowi agar para penegak hukum tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran hutan.

"Ini perintah Presiden. Jangan ada keragu-raguan untuk menindak pelaku atau pemilik perkebunan yang tempatnya terjadi kebakaran. Ini sudah masalah harga diri negara," kata Luhut.

Rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan di Kementerian LH dan Kehutanan ini juga dihadiri Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki. (Ado/Sun)