Polri: Penahanan BW Wewenang Jaksa

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Bareskrim Polri telah melakukan pelimpahan tahap dua kasus dugaan memerintahkan saksi memberikan keterangan palsu dengan tersangka Wakil Ketua nonaktif KPK, Bambang Widjoyanto.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Bambang Waskito mengaku tidak bisa memastikan bahkan berspekulasi tentang penahanan BW setelah pelimpahan BW. "Ya saya tidak tahu, itu kewenangan kejaksaan," kata Waskito di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (19/9/2015).

Ia menegaskan penyidik sudah melakukan langkah hukum sesuai prosedur yang berlaku. Polisi juga sudah menghormati upaya hukum yang pernah diajukan BW yaitu sidang praperadilan. Sekarang sudah tak ada upaya hukum lagi dari BW, maka pelimpahan tahap dua dilaksanakan.

Dia pun menegaskan, alat-alat bukti yang diserahkan juga sudah lengkap.

"Sudah merupakan proses hukum. Jadi, karena sudah P21 (dinyatakan lengkap), tentu sesuai aturan kami limpahkan tahap dua ke Kejaksaan Agung dulu baru ke Kejari Pusat," jelas Waskito.

"BW kan 3 kali ajukan praperadilan. Setelah tidak ajukan lagi, ya sudah kami limpahkan," tutup jenderal bintang satu ini.

Senyum BW

BW digiring ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Dia datang dari KPK ke Bareskrim pukul 10.40 WIB. Sekitar 20 menit dia berada di gedung itu.

Di luar Bareskrim, mobil Nissan Serena dengan nomor polisi B 1595 QH sudah menunggu untuk membawa BW menuju Kejari Jakarta Pusat.

"Cuma sebentar saja di dalam, ini mau langsung ke Kemayoran (Kejari Jakarta Pusat)," kata salah satu pengacara BW, Asfinawati di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (19/9/2015).

BW yang mengenakan baju koko putih itu dikawal ketat oleh polisi. Sementara BW tak berkomentar apapun saat dibawa ke Kejaksaan. BW hanya tersenyum, lalu masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang.

Terlihat ada satu polisi dari kesatuan Provos berseragam lengkap mengawal BW yang duduk di posisi belakang. Penasihat hukumnya, Abdul Fickar Hajar turut menemani tersangka dalam kasus dugaan mempengaruhi saksi-saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 2010 di Mahkamah Konstitusi (MK). (Bob/Yus)