Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

Jokowi: Jangan karena Larangan Ojek Online, Rakyat Jadi Susah

Presiden Jokowi menilai, larangan beroperasinya ojek online justru membuat masyarakat semakin susah.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 18 Des 2015, 12:07 WIB

Diterbitkan 18 Des 2015, 12:07 WIB

20151217-Munas-DPRD-se-Kabupaten-ke-IV-Jakarta-FF

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai membuka Musyawarah Nasional IV Adkasi di Jakarta, Kamis (17/12). (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menilai, larangan beroperasinya ojek online yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) justru membuat masyarakat semakin susah.

Keberadaan ojek online, seperti Go-Jek dan angkutan online lainnya sangat dibutuhkan masyarakat.

"Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan, rakyat jadi susah," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/2015).

Menurut dia, daripada melarang Go-Jek, lebih baik Kementerian Perhubungan memfokuskan pada pembangunan transportasi massal yang cepat, murah, aman, dan efisien.

"Harus ditata itu dulu, aturannya bisa transisi sampai misalnya transportasi massal kita sudah bagus, transportasi masal kita sudah nyaman,‎" ujar Jokowi. ‎

Menurut dia, bila transportasi massal yang ramah bagi publik telah tercipta, maka pemerintah tinggal menyerahkan kepada masyarakat akan memilih transportasi yang mana.

"Secara alami orang akan memilih ke mana, akan menentukan (transportasi umum) yang akan dipilih," ucap Jokowi.

Setelah mendengar kabar jika Kementerian Perhubungan melarang ojek online beroperasi, Presiden Jokowi langsung bereaksi. Mantan Wali Kota Solo itu, langsung memanggil Menteri Perhubungan Ignatius Jonan siang ini. Jokowi ingin meminta penjelasan mengenai pelarangan tersebut.