Siapa Lagi Pencatut Nama Jokowi?

Johan tidak menampik ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk kepentingan pribadi.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 21 Jan 2016, 11:44 WIB
Diterbitkan 21 Jan 2016, 11:44 WIB
20151016-Dialog Hangat Presiden Jokowi Dengan Liputan6.com
Presiden Jokowi berbincang selama Wawancara khusus di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/10/2015). Wawancara berhubungan dengan Pemerintahan Jokowi-JK genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2015 nanti. (Liputan6.com/Immanuel Antonius))

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi memberi peringatan kepada siapa pun untuk tidak mencatut namanya untuk meminta-minta posisi atau proyek di pemerintahan. P‎ernyataan pemilik nama Joko Widodo tersebut dikeluarkan lewat akun Twitter-nya.

"Siapapun catut nama saya (keluarga/relawan/pejabat/lainnya), minta jabatan/proyek abaikan saja. Pemerintahan bersih harus dipraktikkan -Jkw," kicau Jokowi, Kamis (21/1/2016).

Lalu, ditujukan untuk siapa cuitan Pak Presiden itu?

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, pernyataan Jokowi bukan ditujukan kepada salah satu pihak atau menyasar pada nama-nama tertentu yang mencatut namanya. Pernyataan Jokowi itu ditujukan untuk seluruh pihak yang berupaya menggunakan nama Jokowi untuk kepentingan pribadi.

‎"Berlaku umum maksudnya, tidak mengarah pada satu kejadian. Jadi sebenarnya itu untuk umum saja, maksudnya korupsi, kolusi, dan nepotisme," ujar Johan Budi saat dihubungi Liputan6.com.

Dia tidak menampik ada pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk kepentingan pribadi. Pencatutan nama bisa terjadi di mana saja.

"Soal ada pihak pihak yang mengaku dekat, atau utusan atau apa pun namanya tentu bisa terjadi. Itu terjadi bukan hanya di lembaga kepresidenan," ucap mantan juru bicara KPK itu.

Karena itu, dalam pernyataan singkatnya di media sosial, menurut Johan, Jokowi secara tegas meminta seluruh pihak, yang ada di pemerintahan, baik itu di kementerian, lembaga maupun institusi BUMN, untuk tidak memedulikan bila ada pihak yang meminta-minta posisi atau proyek tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dan mencatut nama Presiden Jokowi.

"‎Pak Presiden memberi warning, bahwa pemerintahan ini harus bersih bukan sekadar slogan belaka, tapi dilaksanakan dalam praktik pemerintahan karena itu harus zero tolerance terhadap KKN," Johan menandaskan.

Kasus pencatutan nama Presiden Jokowi diduga pernah dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya