Liputan6.com, Jakarta - Kisruh reklamasi Teluk Jakarta masih terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga belum berhenti mengusut mereka yang diduga terlibat.
Mohamad Taufik pucat pasi. Tak biasanya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini pelit bicara. Usai menjalani pemeriksaan KPK sekitar 7 jam Kamis lalu, Taufik cuma menjawab singkat pertanyaan wartawan.
Ini kali ketiga Taufik diperiksa KPK terkait kasus suap lebih dari Rp 2 miliar yang membelit Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, adik kandungnya sendiri. Operasi tangkap tangan terhadap Sanusi pada 31 Maret 2016 seolah membuat dunia kakak beradik ini terbalik.
Advertisement
Sejauh ini, taufik memang lebih beruntung, sebab gelar tersangka hanya disandang Sanusi. komisi antirasuah belum berhenti mengusut kejahatan Korporasi yang melibatkan pengusaha properti dan politisi.
Baca Juga
Dari 7 anggota dewan yang diperiksa, 3 di antaranya adalah Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi dan 2 wakilnya Mohamad Taufik dan Ferial Sofyan.
Sulit memungkiri, uang pelicin yang digelontorkan Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, tak bersangkut paut dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang reklamasi Teluk Jakarta. Uang itu disinyalir untuk memuluskan keengganan pengembang memberikan kontribusi sebesar 15 persen, seperti yang diinginkan pemerintahan Provinsi Jakarta.
Jika suap itu bertujuan menguntungkan pengusaha lewat raperda, pertanyaannya, mungkinkah hanya Sanusi yang kecipratan uang panas?
Akar dari kelicikan di balik suap ini memang sudah sepatutnya diungkap. Masyarakat banyak wajib tahu apa sebetulnya motif pengusaha properti sebesar Agung podomoro Land memberikan uang kepada anggota dewan? Apakah cuma wakil rakyat yang terlibat? sejauh mana peran eksekutif dalam hal ini Pemprov Jakarta?.
Belum lagi pertanyaan ini terjawab, kisruh reklamasi Teluk Jakarta terlanjur melebar ke segala penjuru mata angin. Kegaduhannya seolah menutup kerja keras penyidik KPK yang tengah memeriksa banyak pihak.
Meski kini rencana reklamasi untuk sementara dihentikan, bukan tak mungkin, isu ini kembali meruap untuk dijadikan tunggangan menyerang dan menjatuhkan lawan politik.
Saksikan selengkapnya dalam rangkuman Kopi Pagi (Komentar Pilihan Liputan 6 Pagi) yang ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Minggu (24/4/2016), berikut ini.