Ketua MPR: Keputusan Akhir Reformulasi GBHN Ada di Partai Politik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keputusan akhir dari proses soal reformulasi sistem pembangunan nasional model GBHN tergantung pada keputusan politik. MPR akan menyerahkan hasil kajian tentang GBHN kepada fraksi-fraksi dan kelompok DPD dalam rapat gabungan pada 20 Agustus 2016.

"Kita kemarin sudah melakukan rapat gabungan dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD. Salah satu keputusannya adalah Badan Pengkajian MPR akan menyampaikan kompilasi hasil-hasil kajian tentang GBHN pada rapat gabungan tanggal 20 Agustus," kata Zulkifli Hasan di depan peserta Focus Group Discussion (FGD) tentang "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN" di Hotel Margo, Depok, Jawa Barat, Jumat 29 Juli 2016.

FGD ini merupakan kerjasama MPR dengan Universitas Pancasila. Narasumber FGD ini antara lain Yudi Latif dan Martin Hutabarat (anggota Fraksi Partai Gerindra).

Menurut Zulkifli, dari rangkaian proses kajian tentang perencanaan pembangunan nasional model GBHN pada akhirnya tergantung pada keputusan politik. "Tergantung pada fraksi karena perubahan UUD diusulkan sepertiga anggota MPR," katanya.

Fraksi-fraksi di MPR dan kelompok DPD, lanjut Zulkifli, sudah menyepakati bahwa amandemen terbatas hanya pada perlunya perencanaan pembangunan model GBHN. Yaitu GBHN yang meliputi pembangunan jangka menengah dan panjang, dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan wawasan kebangsaan.

Dalam FGD yang diikuti kalangan akademisi yang memiliki integritas, kemampuan, ilmu, dan kecerdasan bisa mewarnai kebijakan dan keputusan dari partai politik. "Karena kami ini (para politisi) cuma pendekar tangan kosong. Kalau hanya pendekar tangan kosong tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Zulkifli.

Karena itu Zulkifli juga berharap para akademisi ini ikut masuk dalam partai politik. "Saya berharap teman-teman para pendekar ini yaitu para doktor, para ahli yang memiliki integritas, memiliki ilmu, dan kecerdasan ikut mewarnai kebijakan-kebijakan, kebutuhan-kebutuhan itu. Caranya ya masuk partai politik," harap Zulkifli.

Mereka yang ada di partai politiki, sambung Zulkifli, adalah pendekar tangan kosong yang kadang-kadang tidak mengerti dan paham masalahnya tidak seperti kalangan akademisi yang memiliki ilmu, kecerdasan, dan integritas.

(*)