Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Menteri Tjahjo Temukan Sebab Penyerapan Anggaran Daerah Rendah

Tjahjo mengingatkan, belum lama ini Jokowi menegaskan pentingnya pertumbuhan daerah sebagai bagian dari nawacita pemerintah.

oleh Oscar Ferri diperbarui 08 Agu 2016, 10:33 WIB

Diterbitkan 08 Agu 2016, 10:33 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3/2016).(Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Sumedang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, banyak permasalahan dalam penyerapan anggaran masing-masing daerah. Lantaran, tiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda.

"Penyerapan anggaran yang terhambat itu memang bermacam-macam," ucap Tjahjo di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (8/8/2016).

Tjahjo juga telah menyisir beberapa permasalahan yang membuat penyerapan anggaran kurang maksimal. Misalnya saat dia mengunjungi Riau belum lama ini.

Di sana dia menemukan sejumlah masalah yang membuat penyerapan anggaran tak maksimal. Seperti proses lanjutan dari tender yang berjalan lamban, karena kurangnya konsolidaasi pemda dan pihak kontraktor. Kata dia, tahap-tahap yang disiapkan seharusnya langsung diambil kontraktor.

"Itu karena tiga termin yang harusnya diambil kontraktor belum diambil. Ambilnya sekaligus kalau sudah selesai," kata Tjahjo.

Karenanya, Tjahjo melihat, tak ada niat dari kepala daerah untuk menyimpan anggaran yang sudah dikucurkan. Mengingat, pembangunan di berbagai daerah harus terus berjalan terus.

"Saya kira tidak ada niat seorang gubernur untuk menyimpan. Pasti ada masalah, masalahnya ya karena di terminnya, proses KL-nya terlambat," ujar politikus PDIP itu.

Tjahjo mengingatkan, belum lama ini Presiden Joko Widodo telah menegaskan pentingnya pertumbuhan daerah sebagai bagian dari nawacita pemerintah. Karena itu kendala penyerapan anggaran memang harus menjadi prioritas pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk diselesaikan.

Karenanya, Tjahjo mengimbau, agar proses tender proyek yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur harus dilakukan lebih awal. Tujuannya guna memangkas waktu berjalannya program Pemda dalam menyerap Rp 246 triliun anggaran tersisa di kuartal pertama.

Oleh karena itu, Tjahjo meminta, agar peringatan Jokowi itu menjadi acuan kepala daerah bahwa penyerapan anggaran sangat penting. Sebab, itu berkaitan langsung dengan pembangunan Indonesia dan kesejahteraan rakyat.

"Saya kira warning Presiden Jokowi harus jadi acuan seluruh gubernur bahwa penyerapan itu penting. Karena itu menyangkut percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," kata Tjahjo.

Presiden Jokowi menegur Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di hadapan seluruh gubernur di Indonesia. Jokowi menegur karena rendahnya serapan APBD DKI.

Menanggapi hal tersebut, menurut Ahok, rendahnya penggunaan anggaran disebabkan kas daerah masih tersimpan di bank. Selain itu, pembayaran berbagai proyek pembangunan belum dilakukan karena proyek baru berjalan.

"Soal serapan anggaran mesti dibaca. Sekarang proyek-proyek kami kan baru mulai kerja, kamu mau enggak bayar orang duluan sebelum mulai kerja," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis 4 Agustus 2016.