Ketua MPR: Demokrasi Kita Secara Prosedur Sudah Bagus, tapi...

Liputan6.com, Jakarta - Seiring dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mempunyai dua agenda besar. Pertama, Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2016. Sedangkan yang kedua adalah memperingati Hari Konstitusi pada 18 Agustus mendatang.

"Kami dari MPR sudah bertemu dengan Presiden (Joko Widodo atau Jokowi), lengkap, Kami menyampaikan bahwa tahun ini Sidang Tahunan MPR. Pak Presiden sudah menyatakan kesiapan hadir menyampaikan pidato kenegaraannya," ucap Ketua MPR Zulkifli Hasan saat berbincang dengan Liputan6.com di SCTV Tower, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 11 Agustus 2016.

Menurut Zulkifli, Sidang Tahunan MPR adalah penting karena akan mendengarkan apa saja yang sudah dicapai pemerintah. Sebelumnya, lembaga-lembaga negara juga sudah menyampaikan hal serupa kepada MPR.

"Nah, kemudian agenda besar berikutnya yaitu pada 20 Agustus (2016), MPR sebagai lembaga besar rakyat Indonesia menampung segala pendapat masyarakat. Setelah 18 tahun reformasi ini, semua pendapat masyarakat kita terima," ujar Zulkifli yang karib disapa Zulhas tersebut.

Pendapat Seputar Demokrasi

Zulhas yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional mengungkapkan, ada dua pendapat yang berkembang di masyarakat seputar pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pendapat pertama mengatakan, demokrasi Pancasila saat ini menjauh dari asas musyawarah mufakat, sehingga mesti kembali ke UUD 1945 yang belum diamendemen.

"Ada juga pendapat, demokrasi kita sudah bagus, tapi tujuan kita berdemokrasi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia itu belum tercapai. Bahkan, kesenjangan menjauh. Oleh karena itu perlu norma-norma yang kuat yang mengatur, agar demokrasi Pancasila itu melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," Zulhas menerangkan.

"Nah, ini ada pendapat di tengah, yang disepakati bahwa perlu norma-norma yang kuat, ini diterjemahkan oleh MPR sebagai Haluan Negara. Oleh karena itu kami rapat gabungan, beberapa waktu yang lalu, menyepakati perlunya bangsa Indonesia memiliki Haluan Negara. Dan ini akan dirapatkan kembali pada tanggal 20 Agustus," imbuh Zulhas.

Lantaran itulah, menurut Zulhas, MPR menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk perguruan tinggi. Masukan itu selanjutnya disarikan Badan Pengkajian MPR.

"Nah, tanggal 20 Agustus nanti, akan dipaparkan kembali, dibagikan kepada fraksi-fraksi. Kalau fraksi-fraksi sepakat, tentu akan ditindaklanjuti menjadi usulan untuk melaksanakan amendemen (UUD 1945) atau tidak itu terpulang kepada fraksi-fraksi. Itu tanggal 20 (Agustus), rapat gabungan. Itu penting sekali agendanya," ujar dia.

Hari Konstitusi dan Reformasi

Sementara pada 18 Agustus mendatang, MPR akan memperingati Hari Konstitusi. Di antaranya, menurut Zulhas, MPR akan menggelar cerdas cermat mengenai pentingnya wawasan kebangsaan, terutama Pancasila.

"Di mana etika-etika luhur, etika bernegara dan berbangsa, 18 tahun kita reformasi, yang kita nilai memudar. Harus terus-menerus kita ingatkan kembali bahwa Indonesia memiliki dan mewarisi nilai-nilai yang amat penting. Nilai-nilai luhur itulah yang kita sebut Pancasila," Zulhas menguraikan.

Zulkifli menyoroti pula mengenai perjalanan atau dinamika reformasi selama 18 tahun.

"Demokrasi kita 18 tahun ini secara prosedur sudah bagus, secara teknik juga mengalami kemajuan luar biasa. Kita pilpres (pemilihan presiden) dua kandidat sukses. Tahun kemarin kita pilkada (serentak) 269 kabupaten/kota/provinsi sukses," Zulhas memaparkan.

"Jangan-jangan demokrasi kita lebih matang dari 'mbahnya demokrasi'. Tetapi, demokrasi secara substansif, nah ini yang belum," Ketua MPR menekankan.

Lalu, bagaimana hasil sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan Nilai-nilai Luhur Bangsa yang dalam beberapa tahun terakhir digencarkan MPR? Simak selengkapnya wawancara khusus Liputan6.com dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan berikut ini.