Siswa Korban Gempa Aceh Ditargetkan Belajar Normal Akhir Januari

Data BNPB menyebutkan, ada 271 bangunan sekolah rusak dan 86 sekolah rusak berat akibat gempa Aceh.

oleh Liputan6 diperbarui 21 Des 2016, 08:30 WIB
Diterbitkan 21 Des 2016, 08:30 WIB
duka-serambi-mekah-5-130707c.jpg
Tak pernah terbayang di benak anak-anak korban gempa Aceh jika mereka akan menghabiskan liburan sekolah ini di tenda-tenda pengungsian. (Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)

Liputan6.com, Banda Aceh - Gempa berkekuatan 6,5 Skala Ritcher mengguncang Pidie Jaya, Aceh, Rabu 7 Desember lalu. Gempa ini mengakibatkan lebih dari seratus orang meningga dunia dan merusak banyak bangunan. Tak terkecuali gedung sekolah.

Meski demikian, pemerintah tak mau membiarkan anak-anak korban gempa berlama-lama meninggalkan bangku sekolah. Karena itu, pemerintah berencana mengembalikan kegiatan belajar mengajar akhir Januari mendatang.

"Kami targetkan akhir Januari ini sekolah sudah menggunakan bangunan sekolah darurat/sementara dan tidak ada lagi yang belajar di bawah tenda," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga, dalam siaran pers yang diterima Antara di Banda Aceh, Selasa 20 Desember 2016.

Data BNPB menyebutkan, ada 271 bangunan sekolah rusak dan 86 sekolah rusak berat akibat gempa Aceh. Klaster Pendidikan telah melakukan verifikasi lapangan terhadap gedung sekolah di Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Bireuen.

Ia mengatakan, tim memprioritaskan 86 sekolah rusak dan sudah memverifikasi 13 lokasi. Verifikasi tersebut dilakukan oleh Kementerian PU PERA, Kemendikbud, BPKP, BNPB, dan dinas terkait.

"Sebanyak 86 sekolah yang menjadi awal dan sudah ada indikasi merah dan kami prioritaskan," kata Danis, seperti dikutip dari Antara, Rabu (21/12/2016).

Inspektur Utama BNPB Bintang Susmanto mengatakan, tim auditor dari Inspektorat Utama BNPB datang ke Aceh mendampingi BPKP dalam melakukan audit lapangan, dengan verifikasi melalui data satu pintu dari BNPB.

Sekretaris Utama BNPB, Dody Ruswandi mengatakan, dalam keadaan darurat kita semua terlindungi oleh UU No.24 Tahun 2007.

"Jalankan saja yang sudah terverifikasi di 13 lokasi yang sudah ditentukan. Silakan bangun kelas darurat, namun tetap memenuhi syarat standar keamananan kegiatan belajar mengajar," kata dia.

Pemerintah menargetkan pembangunan permanen sekolah selama 6 bulan pengerjaan, dan bangunan keseluruhan sekolah ditargetkan akhir tahun 2017. Targetnya adalah pembangunan kembali semua bangunan yang rusak akibat gempa bumi.

Dody mengatakan, adapun priorias utama dalam pembangunan tersebut yang akan dilakukan adalah fasilitas umum, seperti sekolah, masjid, dan sebagainya.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya