Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas atau ratas integrasi perencanaan dan penganggaran nasional, untuk optimalisasi pembangunan nasional. Dia tak ingin budaya lama penyusunan anggaran terulang.
"Kita tidak mau mengulang terus lagu lama, perencanaan dan penganggaran yang tidak rampung, tidak sinkron, antara yang direncanakan beda yang dianggarkan. Seolah-olah ini ada dua rezim, rezim perencanaan dan rezim penganggaran," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1/2017).
Jokowi ingin program prioritas dapat tercapai lebih cepat. Di juga berharap seluruh program tidak ada lagi yang meleset dari sasaran.
Advertisement
"Saya juga ingin ingatkan kembali kebijakan money follow program yang harus betul-betul dijalankan, jangan hanya sebatas label, diberi label money follow program, tapi dalam praktiknya tetap money follow function," dia menegaskan.
Jokowi juga menginstruksikan Bappenas dan Kementerian Keuangan serius mengawal proses penyusunan anggaran. Utamanya, saat pertemuan trilateral kementerian lembaga.
"Saya juga ingin tidak lagi bahwa forum-forum pertemuan hanya penuhi prosedur administrasi saja. Tapi betul-betul konkret, bisa real, betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong prinsip money follow progam. Terutama untuk pendanaan program-program prioritas negara kita," kata dia.
Menurut Jokowi, alokasi anggaran di setiap kementerian lembaga harus rinci, detail, dan berkaitan dengan capaian sasaran prioritas pembangunan. Segala proses yang rumit harus disederhanakan dan tidak bertele-tele.
Tak hanya itu, Jokowi juga akan membangun komunikasi lintas kementerian dan lembaga, melalui pengembangan sistem informasi berbasis IT. Tujuannya, untuk mendukung proses perencana anggaran tersebut.
"Bongkar penyakit ego sektoral, cara berpikir yang terkotak-kotak yang akan memperlambat proses. Dan sebaliknya, Bappenas juga tidak boleh lagi terperangkap gaya sektoral atau bahkan perpanjangan tangan dari sektoral," Jokowi memungkasi.