Polri: Tidak Ada Pergeseran Pasukan Daerah di Aksi 5 Mei

Liputan6.com, Jakarta - Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyebut, tidak ada pergeseran polisi dari daerah ke Jakarta terkait penambahan pengamanan aksi 5 Mei besok. Setyo menuturkan, aksi 5 Mei yang digelar GNPF MUI itu masih bisa ditangani Polda Metro Jaya.

"Sampai saat ini (Polda Metro Jaya) masih siap hadapi, mengamankan aktivitas masyarakat yang terjadi," kata Setyo di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2017).

Jika nantinya dalam aksi itu terjadi keributan, ia mengatakan, Polda Metro dapat meminta bantuan polda dan Mabes Polri.

"Kita juga perkirakan kalau perlu bantuan dari Polda terdekat, akan digeser ke Polda Metro. Tapi kalau bisa dipegang Polda Metro, mungkin hanya Polda Metro saja lalu di back up oleh Mabes Polri," ujar Setyo.

Namun hingga kini, kata Setyo, Mabes Polri belum mendapatkan informasi dari Polda Metro Jaya soal di mana saja tempat yang akan digunakan massa pada aksi 5 Mei.

"Sampai sekarang saya belum dapat info soal pemberitahuan ke PMJ yang Satwil Polri, yang tempatnya akan digunakan untuk unjuk rasa," pungkas dia.

15 Ribu Personel

Polda Metro Jaya (PMJ) menyiapkan 15 ribu personel untuk mengamankan aksi long march massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pada Jumat, 5 Mei 2017 atau disebut aksi 5 Mei.

"Kami tunggu perkembangan intelijen, nanti kalau harus tambah pasukan bisa dari Polda lain," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Rabu 3 Mei 2017.

Seperti dikutip dari Antara, Argo mengatakan, Polda Metro Jaya bisa menambah kekuatan personel untuk pengamanan sesuai perkembangan situasi di lapangan. Selain itu, Polda Metro Jaya juga mendapatkan bantuan pasukan dari TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengamanan aksi 5 Mei ini.

Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI kembali berencana menggelar aksi damai. Unjuk rasa bertajuk Aksi Simpatik 505 ini digelar pada Jumat, 5 Mei 2017 mendatang di depan Kantor Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat.

Salah satu pengacara GNPF MUI, Kapitra Ampera mengatakan, aksi 5 Mei dilakukan untuk mengawal proses hukum perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ia berharap pimpinan MA dapat menerima perwakilan massa.