Muhaimin: Jakarta Sudah Tak Efisien, Sebaiknya Ibu Kota Pindah

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendukung pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya.

oleh Liputan6.com diperbarui 08 Jul 2017, 19:49 WIB
Diterbitkan 08 Jul 2017, 19:49 WIB
PKB Lakukan Rakornas Lembaga Pemenangan Pemilu
Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memberi sambutan saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LPP DPP PKB di Kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu (29/4). Rakornas tersebut di hadiri seluruh DPP PKB se-Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendukung pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Dukungan itu telah diberikan PKB sejak SBY menjabat sebagai Presiden RI.

"Dukung karena ini perjuangan lama ya dari zaman Bung Karno, Pak SBY. Saya dan PKB juga dukung. Zaman Pak SBY mendorong, gagal, enggak kuat lagi. Kami coba lagi sekarang," kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu (8/7/2017).

Ia mengatakan, wacana pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya telah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Pada masa Presiden SBY, wacana pemindahan Ibu Kota juga kembali menguat. Namun hal itu tidak dapat terlaksana.

Menurut dia, terdapat sejumlah alasan pemindahan ibu kota tersebut. Pertama, Palangkaraya memiliki wilayah yang lebih aman dari gempa. Kedua, pemindahan ibu kota ke Palangkaraya juga akan mendorong pemerataan pembangunan, sehingga tidak hanya berkutat di Jakarta.

"Supaya ada pemerataan pembangunan. Jakarta ini sudah luar biasa, 85 persen perputaran uang ada di Jakarta ini, mutar di sini," ujar dia.

Selain itu, sambung Muhaimin, pemindahan ibu kota juga akan mengurangi beban lalu lintas di Jakarta yang sudah sangat padat. "Jakarta ini sudah haduh, saya ini pulang kantor jam 2 malam karena nunggu jalan sepi. Betul-betul sudah tidak efisien," ungkap Muhaimin seperti dilansir Antara.

Namun demikian, ia juga mengingatkan perlunya untuk melihat kemampuan anggaran negara dalam upaya pemindahan tersebut. Sehingga tidak mengganggu program-program prioritas maupun membebani di kemudian hari.

Untuk itu, pihaknya juga tidak masalah bila pemerintah melibatkan swasta dalam melakukan pemindahan ibu kota. "Makanya realistis, APBN harus tidak mengganggu prioritas. Kalau melibatkan swasta nggak masalah yang penting cuma bisnis saja. Sama saja kerja sama antarnegara dengan kerja sama dengan swasta," Muhaimin memungkas.


Saksikan video menarik di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya