Kesejahteraan Harus Dirasakan Seluruh Masyarakat

Angka kemiskinan diminta untuk segera diturunkan dalam RAPBN 2018.

oleh hidya anindyati diperbarui 28 Agu 2017, 11:00 WIB
Diterbitkan 28 Agu 2017, 11:00 WIB
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Eni Maulani Saragih meminta pemerintah untuk memperhatikan masyarakat dari berbagai kelas ekonomi, agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4 % dalam RAPBN 2018 dapat dirasakan seluruh masyarakat.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Eni Maulani Saragih meminta pemerintah untuk memperhatikan masyarakat dari berbagai kelas ekonomi, agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4 % dalam RAPBN 2018 dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Liputan6.com, Jakarta Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Eni Maulani Saragih meminta pemerintah untuk memperhatikan masyarakat dari berbagai kelas ekonomi, agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4 % dalam RAPBN 2018 dapat dirasakan seluruh masyarakat.

“Pertumbuhan ekomoni 2018 realistis seiring pertumbuhan ekonomi dunia dan domestik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Eni saat menyampaikan pemandangan fraksinya menanggapi Pokok-pokok RAPBN 2018 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017)

Angka kemiskinan diminta untuk segera diturunkan dalam RAPBN 2018. Menurutnya kestabilan rupiah menjadi salah satu sarana yang bisa digunakan. “Kami minta pemerintah fokus pada penurunan jumlah angka kemiskinan. Pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan kerjasama dengan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah,” ujar Eni.

Selanjutnya, RAPBN 2018 juga dituntut untuk mampu menghadirkan jawaban dalam menjawab tantangan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan satu golongan saja. “Penyusunan RAPBN harus dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disusun dalam rangka mencapai sasaran pembangunan untuk kemakmuran dan kesejahtaeraan masyarakat,” terang Eni.

Terkait utang yang dilakukan pada RAPBN 2018, politisi Golkar ini mendesak agar utang tersebut dilakukan untuk mencapai hal-hal produktif bukan untuk pengeluaran konsumtif saja. “Pemerintah harus memastikan penggunaan utang yang produktif,” tukas Eni.


(*)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya