Hujan Interupsi di Paripurna DPR Desak Aksi Nyata Bantu Rohingya

Sidang Paripurna DPR diwarnai interupsi. Empat fraksi disebutkan sepakat akan mengusulkan pengiriman anggota dewan untuk memantau Rohingya.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 31 Agu 2017, 15:25 WIB
Diterbitkan 31 Agu 2017, 15:25 WIB
DPR akhirnya menyetujui tujuh orang Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022 Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. (Liputan6.com/Fiki Ariyanti)
DPR akhirnya menyetujui tujuh orang Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022 Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. (Liputan6.com/Fiki Ariyanti)

Liputan6.com, Jakarta - DPR kembali menggelar rapat paripurna. Meski molor hingga lebih dari dua jam, paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ini dihujani interupsi anggota dewan begitu baru dibuka.

Interupsi dimulai dari Wakil Ketua Komisi II DPR Al Muzzammil Yusuf. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap apa yang terjadi pada muslim Rohingya di Myanmar.

"Fenomena di sana secara kemanusiaan sangat berat," ujar Muzammil saat interupsi dalam paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Menurutnya, pada hari ini atas perintah dan amanat konstitusi kita yang anti-penjajahan, maka kita haruslah berperan aktif dalam kemanusiaan.

"Undang-Undang Dasar (UUD) kita mengamanatkan tentang HAM dan khususnya kaum muslim. Hari ini Idul Adha hari yang sangat dimuliakan, doa yang sangat dikabulkan," kata dia.

Muzammil mengaku, empat fraksi di DPR sepakat akan mengusulkan pengiriman anggota dewan untuk memantau Rohingya. Keempat fraksi, menurut Muzammil, yang sependapat adalah PKS, PDIP, Gerindra, dan PAN.

Senada dengan Muzammil, anggota DPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto, setuju permasalahan di Myanmar menjadi perhatian. Alasannya, kata dia, Myanmar juga merupakan bagian dari komunitas dunia.

Yandri meminta kepada pemerintah agar bertindak lebih nyata. "Kalau kami meminta secara nyata panggil Dubes Myanmar. Kalau enggak mau mendukung kemanusiaan di dunia, usir dulu dubesnya," tegas Yandri.

Suara senada juga muncul dari PDIP yang diwakilkan oleh Junimart Girsang. Ia mengatakan, PDIP mendorong pemerintah untuk membangun komunikasi dengan Myanmar.

"Karena apa pun alasannya, HAM menjadi dasar tertinggi kita di negara ini. Kita juga tidak mau kejadian di Myanmar berimbas ke Indonesia," kata dia.

Ia menegaskan, wakil rakyat harus menunjukkan empati pada orang-orang yang tertindas di Rohingnya.

 

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini:

 

 

 

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya