JK Siap Bawa Masalah Rohingya ke KTT OKI dan Sidang Umum PBB

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK akan membahas masalah Rohingya di Myanmar ke Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI). Meskipun, acara yang digelar di Khazakhstan pada 7 hingga 11 Oktober 2017 itu mengangkat tema perkembangan sains dan teknologi 10 tahun ke depan.

"Di KTT OKI, Kazakstan itu tentang sains dan teknologi, tidak menyangkut masalah politik. Tapi tentu, saya akan ketemu dengan banyak pemimpin kita akan juga membicarakan," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Bukan hanya di KTT OKI, JK juga akan membahas masalah Rohingya ke Sidang Umum PBB pada 12-25 September 2017. JK telah dijadwalkan akan hadir dalam sidang itu.

Menurut JK, masalah Rohingya bisa dibicarakan, lantaran Dewan Keamanan PBB sudah membicarakannya. Karena itu, dia yakin ini juga dibahas di Sidang Umum.

"Tentu kita akan banyak bicara dengan para pemimpin dunia juga. Tentu akan menjadi bagian pembicaraan juga, karena Dewan Keamanan sudah membicarakan," JK memungkasi.

Indonesia terus mengambil peran strategis dalam upaya penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar. Namun begitu, masih ada saja yang menilai Indonesia tidak berbuat maksimal dalam konflik kemanusiaan Rohingya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Indonesia sudah banyak berperan dalam penyelesaian konflik Rohingya jauh sebelum perstiwa ini jadi perhatian dunia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kata Pramono, bahkan secara langsung memberangkatkan bantuan kemanusiaan hasil kerja sama masyarakat untuk warga Rohingya.

Pramono menilai, tidak ada negara mana pun yang mengambil peran besar untuk meredam konflik Rohingya selain Indonesia. Bahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi datang langsung untuk mencari solusi bersama terkait konflik ini.

"Kedatangan Ibu Menlu ke Myanmar ini kan pejabat pertama kali yang datang. Bahkan Sekjen PBB maupun utusan khusus PBB Kofi Annan itu semua mengakui peran Indonesia," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Politikus PDIP itu tidak habis pikir segala bantuan yang pemerintah lakukan justru dibuat terkesan tidak bertindak apa pun untuk Rohingya. Kritik ini terkesan hanya masalah politik saja.

"Kita harus bisa memisahkan domain politik dengan domain yang terjadi sebenarnya. Apa yang dilakukan pemerintah domainnya apa yang terjadi sebenarnya. Yang sekarang pun pemerintah sudah berbuat untuk masyarakat Rohingya," ucap dia.