Megawati: Jangan Ambil Kebijakan Berdasar Untung Rugi Kas Negara

Megawati menuturkan, reformasi birokrasi harus secara tepat memperhitungkan mana yang layak atau tidak.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 08 Mar 2018, 13:52 WIB
Diterbitkan 08 Mar 2018, 13:52 WIB
Megawati
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor honoris causa dari IPDN. (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Liputan6.com, Jakarta Presiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri meminta keputusan politik tidak diambil dengan hanya mempertimbangkan teknis adiministratif. Sebab, kata dia, hal itu bisa membuat jarak dengan rakyat.

"Jangan hanya menghitung untung rugi dari sisi bujet sesaat. Keputusan politik tidak boleh diambil hanya mempertimbangkan aspek finansial kas negara belaka," ucap Megawati di Kampus IPDN, Jatinagor, Jawa Barat, Kamis (8/3/2018).

Dia memberi contoh, bagaimana saat ini sedang memperjuangkan nasib para peneliti madya Indonesia. Telah terbit aturan menteri yang mempercepat usia masa pensiun bagi peneliti, dari 65 tahun menjadi 60 tahun. Padahal bangsa ini sangat kekurangan peneliti.

"Dari awal saya telah memberi saran kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, agar membuat kajian pemetaan aparatur negara," ungkap Megawati.

Dia menuturkan, reformasi birokrasi harus secara tepat memperhitungkan mana yang layak atau tidak.

"Mana aparatur yang harus dipangkas, mana yang harus dipertahankan dan diprioritaskan untuk kepentingan pembangunan," ungkap Megawati.

Dia berpandangan, tidak ada salahnya jika aturan tersebut ditinjau kembali.

"Apalagi saat ini kita sedang berupaya membangun science based policy," ujar Megawati.

Gelar Doktor HC

Megawati
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor honoris causa dari IPDN. (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Setelah sempat tertunda selama lebih dari 1,5 tahun, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memberikan gelar doktor honoris causa kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Gelar kehormatan ini akan diberikan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada Kamis, 8 Maret 2018 di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

"IPDN memberikan gelar doktor kehormatan sebagai pengakuan kenegarawanan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Gubernur IPDN Ermaya Suradinata, Rabu (7/3/2018)."

Menurut dia, Megawati merupakan sosok yang berpengetahuan luas mengenai politik dan pemerintahan serta konsisten menegakkan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, dia juga sosok yang meletakkan dasar kebijakan desentralisasi yang berkesinambungan untuk Indonesia Raya.

Ermaya menambahkan, bukan sebuah kebetulan pihaknya memberikan gelar doktor kehormatan kepada Megawati pada Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret.

"Ibu Megawati Soekarnoputri benar-benar kokoh dalam prinsip, bersikap tegas, dan selama memimpin, seluruh jajaran Kabinet Gotong Royong bekerja dengan tenang," ucap dia.

Selain itu, ujar Ermaya, Megawati juga selalu tegas mengambil tanggung jawab terhadap berbagai persoalan penting, tapi pada saat bersamaan tetap menampilkan kepemimpinan perempuan yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya