Belasan Pakar Apresiasi Keberpihakan Megawati pada Riset

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan sudah sepantasnya Indonesia memiki Badan Riset Nasional dalam menyongsong Indonesia Emas di 2045. Namun Megawati mengingatkan, riset harus ditujukan pada kesejahteraan rakyat dan sebagai pilar negara berdikari.

Pernyataan ini disampaikan Megawati Soekarnoputri di hadapan 11 profesor riset yang tergabung dalam Forum Nasional Profesor Riset (FNPR) di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (15/3/2018) siang.

FNPR yang dipimpin Prof Dr Syamsuddin Haris diterima Megawati didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto, Wakil Sekjen Eriko Sotarduga, Kepala Balitbang Heri Akhmadi, Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto, Andreas Pareira dan sejumlah anggota DPR lainnya.

Dalam dialognya, Syamsuddin Haris menekankan agar otoritas riset dan teknologi negara dipimpin langsung oleh Presiden.

"Kami melihat tidak ada percepatan pembangunan riset dan semua indikatornya stagnan. Badan Riset Nasional harus menjadi holding litbang yang berserakan diberbagai kementerian dan badan," kata Syamsuddin.

Sementara, profesor lainnya yang hadir menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keberpihakan Megawati terhadap penelitian sejak menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI hingga sekarang sebagai Ketua Umum PDIP.

"Ibu Mega sebagai Presiden pernah membuka keran rekrutmen peneliti muda sebanyak 600-700 peneliti LIPI," tutur Prof Lukman Hakim.

Bahkan, Prof Evvy Kartini menceritakan tahun 2002 pernah mendapat penghargaan peneliti teladan dari Megawati. "Saya sangat bangga atas kepedulian Ibu Mega. Tapi setelah 15 tahun, penelitian Indonesia jalan di tempat," katanya.

Prof Singgih Riphat memaparkan fakta menyedihkan terkait jumlah peneliti Indonesia yang kurang dari 10.000 orang. Artinya, kita hanya punya 39 peneliti per 1 juta penduduk, dibandingkan Singapura yang memiliki 6.442 peneliti untuk 1 juta penduduknya.

Prof I Ketut Sugama menyimpulkan, kemajuan penelitian bisa terjadi jika ada kepedulian dari pemimpin nasional seperti yang pernah ditunjukkan Megawati ketika menjadi Presiden ke-5 RI. "Jika ada political will seperti zaman Ibu Mega, pasti kemajuan riset akan terjadi. Saya yakin itu," kata Ketut.

Menjawab kegelisahan para profesor tersebut, Megawati mengatakan bahwa dirinya 100 persen setuju dengan apa yang disampaikan para profesor, termasuk otoritas tertinggi riset di tangan presiden karena memang itulah pemikiran dia sejak lama.

"Waktu mendengarkan keluhan Bapak dan Ibu, saya sebenarnya senyum-senyum di hati karena berpikir, ini Bapak dan Ibu profesor riset kok lama banget ya nemuin saya. Padahal sudah bertahun-tahun saya bicara soal penelitian," kata Megawati sambil tersenyum.

Di depan para profesor itu, Megawati kemudian memerintahkan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto untuk memperjuangkan buah pemikiran para profesor yang memang sudah menjadi agenda politik partai dalam pembahasan RUU Sisnas-Iptek di DPR. Bahkan Fraksi PDIP diinstruksikan untuk memperjuangkan anggaran penelitian sebesar 5 persen.

"Peneliti bukan pekerjaan administrasi, sehingga harus diukur dari kepakaran dan kegiatan penelitian yang dilakukan, dengan demikian upaya menurunkan usia pensiun dari 65 ke 60 tidak relevan. Terlebih dengan realitas kita kekurangan peneliti," kata Megawati yang disambut tepuk tangan.

Namun, Megawati juga meminta agar para profesor untuk ikut menyuarakan pendapat mereka di ruang publik tentang perlunya Badan Riset Nasional agar tersosialisasi dengan baik. Selain itu, FNPR juga diminta untuk berkomunikasi dengan presiden dan faraksi-fraksi dari partai lain.