Polemik Gaji Besar BPIP, Bidik Megawati?

Liputan6.com, Jakarta - Besaran hak keuangan hingga ratusan juta rupiah yang diterima para pejabat Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) masih menjadi polemik hingga saat ini. Sejumlah kalangan menilai besaran gaji mereka terlalu besar, apalagi ditengah kondisi perekonomian saat ini yang sedang lesu.

Kritik terkait gaji selangit para petinggi BPIP itu terus berlanjut. Presiden Jokowi pun bereaksi. Dia mengatakan tidak ikut campur dalam hitung-menghitung besaran nominal gaji tersebut. Kendati, aturan mengenai gaji itu muncul berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Pimpinan Pejabat dan Pengawai BPIP.

"Itu kan sudah berangkat dari hitung-hitungan dan analisa di kementerian-kementerian yang ada. Sekali lagi itu bukan dari itung-itungan dari kita lho ya. Hitung-hitungan dari kementerian," kata Jokowi di Uhamka, Jakarta Timur, Selasa (29/5/2018).

Dalam Perpres itu disebutkan gaji pimpinan dan anggota BPIP mencapai puluhan hingga ratusan juta. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP digaji sebesar Rp 112.548.000.

Sementara itu, untuk Anggota Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji Rp 100.811.000. Ada delapan anggota BPIP. Mereka adalah Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Sedangkan, Yudi Latif sebagai Kepala BPIP digaji sebesar Rp 76.500.000 serta wakilnya mendapat Rp 63.750.000. Untuk tingkat Deputi mendapatkan pendapatan sebesar Rp 51.000.000 dan staf khusus diberikan gaji Rp 36.500.000.

Angka-angka tersebut kata Jokowi adalah hasil perhitungan dan analisis dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

"Iya itu kan ada mekanismenya ya. Mengenai analisa jabatan itu kan ada di Kemenpan. Kemudian mengenai jumlah dan nilai gaji itu yang mengalkulasi di Kemenkeu," ungkap Jokowi.

Jokowi menjelaskan besaran gaji yang diberikan kepada BPIP sudah termasuk tunjangan kerja dan asuransi. Dia pun mempersilakan kepada siapa saja yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait nominal gaji tersebut untuk menanyakan lebih lanjut kepada Kemenkeu.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pada dasarnya, gaji pokok dan tunjangan jabatan yang diterima Dewan Pengarah BPIP, termasuk Megawati Soekarnoputri sebagai ketua, sama dengan yang diterima oleh pejabat pemerintah lain.

"Gajinya Rp 5 juta, tunjangan jabatan Rp 13 juta. Asuransi kesehatan, asuransi kematian masuk di situ Rp 4 juta-5 juta komponen transportasi dan komunikasi," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Bahkan, ucap dia, tunjangan jabatan anggota Dewan Pengarah BPIP termasuk yang paling kecil jika dibandingkan tunjangan jabatan di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Yang membedakan dari pejabat negara, kalau gaji pokok hampir sama Rp 5 juta. Tunjangan bervariasi. Sebenarnya BPIP paling kecil, Rp 13 juta. Karena lembaga lain apakah eksekutif, yudikatif, legislatif bervariasi dari Rp 13 juta sampai puluhan juta," kata dia.

Sri Muyani menjelaskan, sejak dibentuk pada Juni 2017 lalu, para anggota Dewan Pengarah BPIP belum pernah menerima gaji dan tunjangan. Oleh sebab itu, pada 1 Juni mendatang pemerintah akan memberikan gaji dan tunjangan tersebut.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menilai wajar ketua dan anggota Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) digaji ratusan juta. Menurutnya, gaji tersebut sudah sesuai dengan beban kerja di BPIP.

Beban kerja yang dimaksud terkait dengan perencanaan, pengawasan, hingga desain program kerja BPIP. Asman mengatakan, tanggung jawab ketua dan anggota Dewan Pengarah BPIP dalam membina ideologi negara tidak gampang.

"Ini pekerjaan besar. Kalau dulu kita punya BP7, sekarang udah enggak ada lagi. Ini lebih besar lagi daripada itu. Ini setingkat menteri level organisasinya," ujar dia.

Terus mendapat sorotan, Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD menyangkal kalau gaji yang diterimanya di BPIP terlalu besar. Senada dengan apa yang disampaikan Menteri Keuangan, Mahfud mengatakan gaji pimpinan BPIP hanya Rp 5 juta. Presiden Jokowi juga sudah menjelaskan bahwa struktur gaji BPIP paling kecil di antara pimpinan lembaga lain.

"Menyangkut yang ribut soal gaji BPIP, Presiden sudah menjelaskan itu hanya soal struktur gaji saja. Karena gaji pokok itu sebenarnya dari BPIP paling kecil, hanya Rp 5 juta," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.

Mengenai besaran gaji yang tertera dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), kata Mahfud, merupakan akumulasi dari gaji, tunjangan serta biaya operasional.

"Jadi tidak benar bahwa ratusan juta tersebut adalah gaji pokok pimpinan BPIP," kata dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini lalu membandingkan gaji pimpinan BPIP dengan Komisaris BUMN maupun Gubernur Bank Indonesia (BI). Dia menyebut, gaji komisaris BUMN sudah mencapai Rp 160 juta. Sementara gaji Gubernur BI mencapai Rp 300 juta.

"Kita ini Rp 100 juta sudah akumulatif semuanya. Gajinya itu cuma Rp 5 juta," sambung dia.

Tak hanya sampai di situ, Mahfud juga membandingkan gaji pimpinan BPIP dengan yang diterima anggota DPR. Menurutnya, gaji anggota DPR jauh lebih besar ketimbang pimpinan BPIP.

"Anggota (DPR) saja zaman saya tahun 2004 itu bawa pulang minimal Rp 150 juta. Tahun 2004, sekarang sudah 14 tahun," kata dia.

Sasaran Bidik Megawati ?

Mahfud pun menilai, polemik soal gaji yang saat ini terjadi sangat bernuansa politik. Sebenarnya, kata dia, isu ini untuk menyerang Megawati Soekarnoputri yang menjabat sebagai Ketua Dewan.

"Saya berpikir ini politik, yang mau dihantam kan Bu Mega, saya kira," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.

Namun, kata dia, dirinya tak bisa bersikap seperti Megawati yang menganggap santai isu ini. Menurutnya, isu tersebut harus dilawan.

"Karena saya anggota (BPIP), saya sering disebut-sebut. Wah saya enggak bisa nih, harus saya lawan," ucap Mahfud.

Megawati sendiri tidak ambil pusing mengenai isu gaji PBIP ini. Mahfud mengaku ia sudah bertemu dengan Megawati untuk membicarakan polemik gaji BPIP.

"Bu Mega senyum-senyum saja kemarin. Sudahlah biarin aja begitu-begitu. Dia (Megawati) kemarin bilang begitu, waktu saya ketemu," ungkap Mahfud.

Sama seperti yang disampaikan Mahfud, Megawati memang tidak terlalu reaktif terhadap pemberitaan tersebut. Dia tampak menanggapi lebih santai.

"Jadi kalau beberapa hari lalu, kami dimeriahkan di medsos, terutama nama saya, karena di sini banyak media, saya ketawa sendiri," ucap Megawati di Ev Hive Gedung Filateli, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Megawati mengatakan, ia sempat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas polemik gaji BPIP ini. Bahkan, kata Megawati, Jokowi sempat minta maaf.

"Tadi saya pun ditanya oleh Bapak Presiden, dan beliau minta maaf. Saya bilang sudahlah, saya ini sering kali 'dimeriahkan' di medsos," ungkap Megawati.

Bahkan, Megawati meminta agar Jokowi tak memikirkan polemik ini.

"Jadi beliau saya harapkan tenang-tenang saja. Karena mungkin nama saya saja. Saya guyoni puasa-puasa, Pak sudahlah enggak usah dibawa ke dalam hati," kata Mega.

Sementara, Mahfud MD juga menyampaikan pengakuan presiden Jokowi yang merasa tidak enak dengan para petinggi BPIP karena Perpres yang dikeluarkan menuai polemik.

Saya kemarin sudah ketemu Presiden. Kata Presiden, 'Saya malah enggak enak membikin bapak-bapak dan ibu di sana menjadi serba disalahkan orang'," kata Mahfud di kantor BPIP, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Mahfud mengaku, dalam pertemuan itu, ia juga sempat meminta agar Jokowi mencabut Perpres tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP.

"Karena tidak boleh, kok, orang digaji tanpa hak. Ini lembaga penegak Pancasila, kok, mau serakah ambil gaji yang bukan haknya," ucap Mahfud.

Sementara Kepala Kantor Staf Presdien Moeldoko berharap masyarakat mengakhiri polemik keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut dia, BPIP sangat dibutuhkan untuk menyikapi kondisi masyarakat yang dinilai sedang kekeringan ideologi.

"Jadi jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu. Saat ini ada upaya agar lembaga itu tidak berfungsi," ujar Moeldoko ditemui di Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Selasa, 29 Mei 2018.

Menurut mantan panglima TNI ini, BPIP diperlukan masyarakat untuk menangkal persoalan radikalisme.

"Kalau BPIP dalam kondisi masyarakat lagi kering soal persoalan-persoalan ideologi di mana ancaman radikalisme semakin tinggi, badan itu sangat diperlukan," kata dia.

Moeldoko mengatakan, ia sudah beberapa kali bertemu Kepala BPIP Yudie Latief untuk mendiskusikan soal strategi deradikalisasi dan sosialisasi pemahaman pancasila kepada masyarakat.

“Justru saya selaku kepala staf kepresidenan beberapa kali pertemuan dengan Pak Yudi Latief membicarakan bagaimana mengarusutamakan Pancasila ini dengan baik,” ungkapnya.

Moeldoko juga enggan berkomentar lebih panjang menanggapi soal gaji besar yang diberikan pemerintah kepada sejumlah tokoh, termasuk mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.

“Saya pikir ada standarnya. Jangan saya menjawab, Menkeu punya standar,” ucapnya.

Tak Cuma Soal Gaji

Sementara itu dari kubu oposisi, Partai Gerindra menilai memiliki standar dalam menetapkan gaji. Pemerintah juga dinilai memahami berapa besaran yang layak untuk menggaji pimpinan BPIP.

"Terkait gaji yang diberikan kita kembalikan kepada pemerintah yang memiliki standar, aturan yang lebih memahami berapa sebetulnya yang pantas pada mereka-mereka yang terlibat dalam BPIP, berapa gaji yang ideal, yang baik ya," ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI, A Riza Patria, Senin, 28 Mei 2018.

Riza meyakini para tokoh tersebut tidak bekerja berdasar gaji. Termasuk tidak menggantungkan kinerjanya pada besaran gaji yang diterima.

"Apabila memang gaji ini dirasa berlebihan, saya kira para tokoh ini akan berjiwa besar. Tentu dengan segala kerendahan hati bisa saja uang ini justru dikembalikan kepada negara untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai atau butir-butir Pancasila terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena masih banyak rakyat kita yang hidup menderita, yang sulit," papar dia.

Riza mengatakan, pihaknya mendukung kehadiran BPIP dan para tokoh bangsa dan tokoh nasional yang terlibat di dalamnya. Apalagi, fungsi lembaga tersebut cukup baik yaitu dalam rangka penguatan ideologi Pancasila.

Dengan keterlibatan para tokoh tersebut diharapkan bisa memberi warna positif dalam mempercepat pemahamam dan implementasi nilai-nilai Pancasila. 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: