Liputan6.com, Jakarta - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyayangkan penunjukan Sestama Lemhanas Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.
Dia mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bersikap tidak bijak dengan memilih Pj Gubernur yang dapat menimbulkan kontroversi.
Baca Juga
"Bahkan kalau bisa menolak, akan kami tolak. Tapi karena ini hak pemerintah, maka kami mempertanyakan langkah tersebut," kata Ferdinand saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Senin (18/6/2018).
Advertisement
Dia juga mempertanyakan sikap Jokowi yang tetap menginginkan mantan Kapolda Metro Jaya sebagai Pj Gubernur meskipun pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengusulkan salah satu nama. Sehingga hal itu dapat menimbulkan berbagai dugaan dan pertanyaan.
Tak hanya itu, dia menyebut sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto telah membatalkan rencana penunjukkan Pj Gubernur dari Kepolisian.
"Terlebih tadi kami mendengar pengakuan Mendagri bahwa sebetulnya mengusulkan Sekjen Mendagri sebagai Pj Gubernur. Mengapa Jokowi ngotot memilih Iwan Bule bahkan harus mengabaikan protes publik," ucapnya.
Karena hal itu, dia menyimpulkan terdapat sesuatu hal Pilkada Jawa Barat 2018.
"Bagi kami, sekarang berkesimpulan bahwa di Jabar ada potensi kecurangan dalam pilkada nanti saat pencoblosan maupun saat perhitungan suara," jelas Ferdinand.
Sebelumnya, Sestama Lemhanas Komjen Pol M Iriawan telah resmi dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, mengatakan, penunjukan hingga pelantikan M Iriawan tersebut sesuai prinsip dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.