Mendagri Minta 40 Anggota Baru DPRD Malang Pahami Area Rawan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang baru saja melantik 40 anggota baru. Pelantikan ini terlaksana atas konsolidasi dengan partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan Forkopimda setempat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, turut hadir dalam pelantikan tersebut. Dirinya mengingatkan kepada 40 anggota DPRD Kota Malang yang baru dilantik itu untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kota setempat membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Tjahjo meminta segera berkoordinasi dengan Pemkot Malang untuk membahas anggaran 2019 yang harus diselesaikan bersama pada 15 September 2018. Diingatkan pula mengenai penyusunan peraturan daerah, fungsi pengawasan, serta fungsi menggerakkan dan mengorganisir masyarakat.

"Kemendagri atas nama Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi kepada Pemda Jatim, khususnya Pak Gubernur (Soekarwo) yang dengan cepat melakukan beberapa langkah-langkah," ujarnya, usai Pengambilan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu DPRD Kota Malang, di Gedung DPRD setempat, Senin (10/9/2018).

Lebih lanjut, Tjahjo juga meminta anggota DPRD Kota Malang untuk memahami area rawan korupsi.

"Kedua, pahami area rawan korupsi, baik yang menyangkut perencanaan anggaran. Menyangkut dana hibah bansos, menyangkut retribusi dan pajak, dan menyangkut pengadaan barang dan jasa," ucapnya.

Kehadiran Tjahjo bersama Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam pelantikan 40 Anggota DPRD Kota Malang semata-mata untuk memastikan semuanya berjalan baik. Mengingatkan agar arahan yang diberikan Gubernur Sukarwo hendaknya dilaksanakan agar roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

(*)