Menkominfo: Berita Hoaks Meningkat Tajam Jelang Pemilu

Penyebaran berita bohong merugikan kehidupan berbangsa bahkan bisa memicu perpecahan.

oleh Liputan6.com diperbarui 02 Apr 2019, 22:37 WIB
Diterbitkan 02 Apr 2019, 22:37 WIB
Menkominfo, Kepala BKPM dan Ketua Dewan Komisioner OJK Diskusi Investasi Unicorn
Menkominfo Rudiantara memberi penjelasan saat diskusi FMB 9 bertajuk 'Investasi Unicorn untuk Siapa?' di Jakarta, Selasa (26/2). FMB 9 ini membahas potret e-commerce dan start-up Indonesia di masa depan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan, sebulan menjelang Pemilu, berita yang terverifikasi hoaks jumlahnya meningkat tajam. Rudiantara menduga, ada upaya delegitimasi atau membangun ketidakpercayaan dibalik merebaknya berita hoaks. 

"Ada upaya membangun distrust (ketidakpercayaan) kepada pemerintah melalui hoaks," ujar Menteri Komunikasi, Rudiantara dalam Seminar Nasional bertema “Hoaks dan Implikasinya Terhadap Demokrasi dan Pembangunan Berkeadilan”, di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, (2/4/2019).

Tentu saja penyebaran berita bohong ini merugikan kehidupan berbangsa bahkan bisa memicu perpecahan. Menurut Rudi masyarakat perlu membiasakan diri untuk memverifikasi informasi.

"Dan sekitar 30 persen kabar bohong itu bertema dan bermuatan politik," kata dia.

Sementara itu, Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan, hoaks telah menghambat upaya pemerintah membangun dan menyejahterakan masyarakat.

"Hoaks bukan sekadar kabar yang bohong dan fitnah. Penyebarnya dengan sengaja membuat bingung masyarakat sehingga mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia,” kata dia. 

Menurut Jaleswari, pemerintah punya banyak program untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti program PKH, BPJS, kredit mekar, dan lainnya. Namun, sering program-program itu terhambat realisasinya karena masyarakat diracuni berita bohong untuk tidak percaya pada pemerintah.

"Ini sangat merugikan masyarakat luas," kata Jaleswari.

Seminar Nasional yang dihadiri sekitar 1.000 mahasiswa Unsyiah itu menghadirkan beberapa narasumber terkemuka. Di antaranya guru besar ilmu politik LIPI, Prof. Syamsuddin Haris, anggota dewan pers Yosep Adi Prasetyo.

Hadir pula Wakil Direktur Cybercrime Mabes Polri Kombes Polisi Asep Syafrudin dan Nur Anisa. M.Si, akademisi Unsyiah mewakili tuan rumah.

Menurut Jaleswari, Aceh dipilih sebagai tempat penyelenggaraan karena survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Januari lalu, menyebut Aceh sebagai daerah dengan tingkat penyebaran hoaks terparah. Aceh bersanding dengan Jawa Barat dan Banten dalam tingkat penyebaran informasi palsu.

"Diharapkan, seminar ini memberikan wake up call kepada para pemangku kepentingan, akademisi, dan masyarakat Aceh untuk bersama memerangi hoaks,” ucap dia.

Hoaks Tenggelamkan Fakta

Sementara itu, Kombes Polisi, Asep Syafrudin mengingatkan masyarakat agar tidak bermain-main dengan hoax dan fitnah di media sosial. Menurutnya, Bareskrim Polri saat ini sudah memiliki alat canggih untuk mendeteksi penyebar fitnah.

Jajaran kepolisian bisa dan sudah menangkap penyebar kabar bohong dalam waktu singkat. Polri sangat serius memerangi hoax," tegas Asep.

Keprihatinan atas maraknya kabar bohong juga disampaikan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. "Hoaks menenggelamkan fakta,” kata dia.

Yosep meminta, masyarakat harus bisa membedakan berita dan informasi. Informasi yang menyebar di media sosial belum tentu berita yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga masyarakat jangan asal ikutan membagi informasi yang seringkali palsu.

"Sekali lagi, masyarakat harus saring sebelum sharing,” kata Yosep.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya