Upah Minimum Indonesia Terendah ke-6 di Dunia, Berikut Daftanya

Liputan6.com, Jakarta Berdasarkan laporan terbaru dari Velocity Global pada tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ke-6 dalam daftar negara dengan upah minimum terendah di dunia.

Laporan ini mengungkapkan disparitas upah yang signifikan antara negara-negara berkembang dan negara maju, dengan beberapa negara di Asia dan Afrika mendominasi peringkat teratas.

Velocity Global, sebuah perusahaan konsultan sumber daya manusia dan manajemen tenaga kerja global, menganalisis data upah minimum dan pendapatan rata-rata pekerja di berbagai negara.

Hasilnya menunjukkan bahwa upah rendah masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi terus berlanjut.

Indonesia di Peringkat Ke-6

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, mencatat upah minimum rata-rata sekitar Rp 2 juta per bulan pada tahun 2025.

Angka ini menempatkan Indonesia di posisi ke-6 dalam daftar negara dengan upah terendah.

Meskipun upah minimum di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, daya beli masyarakat masih terbatas akibat inflasi dan ketimpangan ekonomi.

Faktor-faktor seperti tingginya jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan ketergantungan pada sektor informal turut memengaruhi rendahnya upah di Indonesia.

Selain itu, disparitas upah antarprovinsi juga menjadi masalah serius, dengan upah di daerah perkotaan seperti Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan.

Daftar Negara Punya Upah Minimum Terendah di Dunia

Berikut adalah daftar negara yang memiliki rata-rata upah minimum terendah di dunia berdasarkan data Velocity Global 2025:

1. Nigeria - Rp 683,5 ribu per bulan
2. India - Rp 1 juta per bulan
3. Uzbekistan - Rp 1,4 juta per bulan
4. Pakistan - Rp 1,8 juta per bulan
5. Filipina - Rp 1,9 juta per bulan
6. Indonesia - Rp 2 juta per bulan
7. Vietnam - Rp 2,2 juta per bulan
8. Kazakhstan - Rp 2,7 juta per bulan
9. Armenia - Rp 3,1 juta per bulan
10. Ukraina - Rp 3,1 juta per bulan

Rendahnya upah minimum di negara-negara ini menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi.

Di Indonesia, misalnya, banyak pekerja terpaksa bekerja lembur atau mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Selain itu, rendahnya upah juga berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan upah minimum melalui kebijakan tahunan, namun tantangan seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata membuat upaya ini belum sepenuhnya efektif.

Para ahli menyarankan perlunya reformasi struktural, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengumumkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2025 naik sebesar 6,5 persen atau menjadi Rp 5.396.761 dari sebelumnya sebesar Rp 5.067.381 per bulan.

"Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dengan nilai kenaikan sebesar 6,5 persen. Sehingga UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761," kata Teguh di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu.

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Teguh mengatakan sudah menandatangani keputusan gubernur terkait kenaikan UMP Jakarta ini. 

"Kemarin sudah saya teken tanda tangan keputusan gubernurnya. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun," katanya seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan penetapan ini dilakukan setelah rapat bersama berbagai pihak terkait dan Dewan Pengupahan Daerah pada 9-10 Desember 2024 terkait kenaikan UMP Jakarta.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, pembahasan mengenai upah sektoral dan UMP ini untuk memastikan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor.

“Kami akan mendetailkan implementasi kenaikan 6,5 persen sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diatur dalam Permenaker,” kata Hari di Jakarta, Senin (9/12/2024).