PKB Dukung Penuh Rencana Pemindahan Ibu Kota

Dia mengingatkan bahwa wacana pemindahan ibu kota bukanlah hal baru, melainkan sudah ada sejak era Presiden Sukarno.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 01 Mei 2019, 02:23 WIB
Diterbitkan 01 Mei 2019, 02:23 WIB
Jokowi Pimpin Ratas Bahas Pemindahan Ibu Kota
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). Ratas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. (Liputan6.com/HO/Radi)

Liputan6.com, Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi memindahkan ibu kota ke luar Jawa didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, DKI Jakarta sudah tak ramah lagi bagi pertumbuhan ekonomi. Kemacetan dan banjir juga menjadi faktor penyumbang utama kerugian ekonomi.

"PKB mendukung penuh rencana tersebut. Apalagi dalam catatan Bappenas kerugian ekonomi akibat banjir dan kemacetan mendekati Rp 100 triliun," kata Jazilul di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Dia menegaskan, 50 persen wilayah Jakarta masuk kategori rawan banjir atau memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Sementara idealnya, kota besar keamanan banjirnya minimum 50 tahunan.

"Belum kita bicara soal penurunan permukaan air tanah di utara Jakarta sudah mencapai rata-rata 7,5 sentimeter per tahun. Permukaaan tanah di Jakarta sudah turun sampai 60 sentimeter pada 1989-2007," jelas Jazilul.

Dia menuturkan, DKI kini sudah menjadi provinsi dengan tingkat kepadatan tinggi. Yang artinya, terlalu banyak implikasi sosial, ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan padatnya penduduk.

"Keberadaan wilayah kumuh, banjir, kesenjangan semakin sulit ditangani dengan berkumpulnya pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Indonesia. Kita harus berani memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi agar daearah lain juga bisa maju dan terjadi pemerataan ekomi," ungkap Jazilul.

Ketua Fraksi PKB MPR RI itu mengingatkan bahwa wacana pemindahan ibu kota bukanlah hal baru, melainkan sudah ada sejak era Presiden Sukarno. Dan, wacana tersebut didukung penuh basis riset dan keilmuan.

"Bedanya, Presiden Jokowi lah yang memiliki kemauan dan niat kuat untuk memindahkan ibu kota agar terjadi pemerataan ekonomi," pungkas Jazilul.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya