Jokowi Dorong Penyelesaian Perundingan Batas ZEE Indonesia-Vietnam

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong penyelesaian negosiasi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Vietnam. Hal ini dikatakan Jokowi saat bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc.

Pertemuan bilateral itu dilaksanakan di sela-sela penyelenggaraan KTT Ke-34 ASEAN di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu (22/6/2019). Jokowi menyampaikan isu ZEE selalu muncul dalam pertemuan antara Indonesia dan Vietnam. Dia berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan segera sebab berpotensi menimbulkan masalah.

"Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Untuk itu, Saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Vietnam untuk dapat segera menyelesaikan perundingan batas ZEE," ujar Jokowi dalam siaran pers dari Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Sabtu (22/6/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan penghargaan atas dukungan Vietnam terhadap pengembangan Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik yang akan diadopsi dalam KTT ini.

"Draft Outlook ASEAN mengenai kerja sama Indo-Pasifik telah dibahas cukup lama. Dengan dukungan Vietnam, konsep ini akan dapat diadopsi pada KTT ini," ujarnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyampaikan selamat kepada Vietnam yang akan menjadi negara anggota DK PBB pada 2020-2021.

Dengan demikian, pada tahun 2020, akan terdapat dua negara anggota ASEAN, yakni Indonesia dan Vietnam yang akan menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 2020.

Sementara itu, PM Vietnam pun secara langsung kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi atas proses dan hasil Pemilu di Indonesia.

Saat bertemu PM Vietnam, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi.