Gerindra: Kinerja Polri di Bawah Pemerintahan Jokowi Profesional

Arief menduga ada oknum petinggi Polri yang ingin menduduki jabatan Kapolri untuk menggantikan Jenderal Tito Karnavian.

oleh Liputan6.com diperbarui 03 Agu 2019, 20:08 WIB
Diterbitkan 03 Agu 2019, 20:08 WIB
Mempertanyakan Anggaran Penyelenggaraan IMF-World Bank 2018
Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono (kanan). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyebutkan, kinerja Kapolri Jenderal Tito Karnavian masih bagus dan profesional. Karena itu, menurut dia posisi Kapolri layak untuk dipertahankan.

"Saya sarankan agar Presiden Jokowi tidak terpengaruh dengan wacananya IPW untuk mengganti Kapolri di sela-sela akan membentuk kabinet baru," kata Arief di Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Arief mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yang mewacanakan pergantian Kapolri di tengah penyusunan kabinet yang baru oleh Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi.

Hal itu terbukti dalam perhelatan Pemilu 2019 yang berjalan aman dan lancar, di mana tak terlepas dari kinerja Polri dan TNI dalam menjaga kelancaran pemilu 2019 yang netral dan profesional.

"Kami saja yang diseberang pemerintahan menilai kalau kinerja Polri selama di bawah pemerintahan Joko Widodo lebih profesional dan lebih maju kinerjanya. Lah ini IPW kok bisa-bisanya menilai kinerja Polri ya," kata Arief seperti dikutip Antara.

Arief menduga ada oknum petinggi Polri yang ingin menduduki jabatan Kapolri untuk menggantikan Jenderal Tito Karnavian. Ia menambahkan, Kapolri dan Panglima TNI bukan bagian dari penyusunan kabinet mendatang.

"Kedua pemimpin dua institusi ini, yakni Polri dan TNI merupakan jabatan profesional dan harus dijauhkan dari kepentingan politik agar bekerja secara profesional," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bukan Jabatan Politis

Masih menurut Arief, jabatan kedua institusi itu berbeda dengan jabatan Jaksa Agung yang merupakan bagian dari hasil kompromi politik dan lebih politis.

Karena masuk dalam deretan anggota kabinet, maka bisa diduduki oleh siapa saja walaupun tidak berlatar belakang keahlian sebagai jaksa.

"Saya yakin Kangmas Joko Widodo akan lebih mengedepankan profesionalisme dan penilaian kinerja Kapolri yang saat ini masih bertugas dan belum memasuki masa pensiun," tuturnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya