Jokowi Minta Skema Biaya Pindah Ibu Kota Segera Disiapkan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi meminta menterinya untuk segera menyiapkan skema pembiayaan pemindahan ibu kota baru.

"Saya minta mulai disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN, desain kelembagaan yang diberikan otoritas. Dan yang paling penting payung hukum regulasi untuk pemindahan ibu kota ini," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas pemindahan ibu kota di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, setelah mendapat kajian, opsi ibu kota baru telah diputuskan pindah di Pulau Kalimantan. Namun, perlu dimatangkan lagi dimana Provinsi mana yang akan dipilih.

"Ini yang harus didetailkan lagi. Banyak pilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas, PU, baik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera kita putuskan," jelasnya.

Jokowi mengatakan lokasi yang dipilih menjadi ibu kota harus sesuai dengan kajian kebencanaan banjir, gempa bumi, daya dukung lingkungan, lahan infrastruktur hingga ketersediaan air. Dia ingin kajian tersebut dirinci kembali sebelum nantinya Provinsi mana yang dipilih menjadi ibu kota.

"Saya memutuskan nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan tapi kepala negara, kita harus lihat visi besar 5-100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara," ujar Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan kriteria ideal satu wilayah akan dipilih sebagai ibu kota baru. Pemindahan ibu kota merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris.

Ia menjelaskan juga bahwa Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan.

"Pertama lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya," jelas dia dalam suatu diskusi media yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin 6 Mei 2019.

Dia menambahkan, lokasi ibu kota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.

Yang tidak kalah penting menurut Bambang, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.