Mengapa Kalimantan Timur Paling Cocok Jadi Ibu Kota Baru?

Pulau Reklamasi atau di Jonggol, Jawa Barat tidak cocok jadi Ibu Kota baru.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 24 Agu 2019, 13:51 WIB
Diterbitkan 24 Agu 2019, 13:51 WIB
Mencari Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta
Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (30/4/2019). Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melontarkan wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menyatakan keseriusannya untuk memindahkan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan. Namun, sejumlah pihak menyarankan agar ibu kota baru pengganti DKI Jakarta dipindahkan ke Pulau Reklamasi atau di Jonggol, Jawa Barat.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai ibu kota baru tidak bisa dipindahkan di dua wilayah itu. Pasalnya, Pulau Reklamasi dan Jonggol masih berlokasi di Pulau Jawa.

Sementara salah satu alasan pemerintah memindahkan ibu kota agar adanya pemerataan ekonomi, penduduk, serta lapangan kerja di luar Pulau Jawa.

"Kita tidak bisa terus menerus menggantungkan ke satu Pulau ini, makanya tidak bisa pindah ke Pulau Reklamasi dan Jonggol. Kita (harus) pindah ke suatu tempat," kata Robert dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Robert menilai Kalimantan Timur adalah lokasi yang paling cocok untuk dijadikan sebagai ibu kota baru. Kaltim dinilai mempunyai banyak keunggulan secara ekologis sebab bukan daerah rawan bencana.

"Kaltim itu keunggulannya banyak hal, secara ekologis bukan rawan bencana, sosiologis ini multietnis. Samarinda itu perkumpulan banyak dan sudah terbiasa menjadi kota multikultur," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bukan Pekerjaan Mudah

Robert menuturkan bahwa pemindahan ibu kota bukan pekerjaan mudah untuk pemerintah. Untuk itu, dia menyarankan agar Presiden Jokowi membentuk tim khusus sebagai tempat rujukan untuk menanyakan soal rencana tersebut.

"Pemindahan ibu kota ini bukan urusan yang gampang, perlu suatu panitia. Kan ini sifatnya di nasional ada suatu badan yang menjadi alat kerja presiden," jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan lokasi yang dipilih menjadi ibu kota harus sesuai dengan kajian kebencanaan banjir, gempa bumi, daya dukung lingkungan, lahan infrastruktur hingga ketersediaan air. Dia ingin kajian tersebut dirinci kembali sebelum nantinya Provinsi mana yang dipilih menjadi ibu kota.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya