WP KPK Tak Nyaman dengan Capim dari Luar KPK?

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga, kritikan yang dilontarkan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau WP KPK beserta Koalisi Masyarakat Sipil berkaitan dengan dukungan terhadap calon tertentu.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman berpendapat, WP KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil juga khawatir calon dari kepolisian dan kejaksaan jika lolos menjadi pimpinan KPK. Faktor itulah, yang menurut Boyamin, diduga menjadi pemicu kritikan terhadap Pansel.

"Jadi masih banyak yang didukung WP KPK, hanya memang harus diakui WP sangat tidak nyaman dengan capim yang berasal dari Kepolisian," kata Boyamin di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Boyamin menilai, kritikan dari KPK ini tak lepas dari isu perpecahan di internal KPK. Menurutnya, isu tersebut masih terjadi.

"Pasti sangat berkorelasi dengan seleksi. Karena WP sangat khawatir capim yang dihasilkan akan makin memperburuk keadaan. Kalau sekarang istilahnya khawatir calon tersisa akan tidak masuk 10 besar," ujarnya.

Namun, kata dia, di luar internal KPK, ada sejumlah nama yang juga menjadi jagoan WP KPK dan koalisi sipil, seperti Supardi dan hakim Nawawi Pomalonga.

"Supardi meskipun jaksa tetap dapat dukungan WP karena pernah bertugas di KPK yang dinilai cukup baik dan kredibel," tuturnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) akan menyerahkan 10 nama ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Senin 2 September 2019. Nama itu akan diserahkan usai pansel rampung menyeleksi capim-capim.

"Pada Senin jam 3 sore (15.00 WIB) rencananya insyaallah kami diterima Presiden untuk menyerahkan 10 nama tersebut," ujar Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Dia mengatakan, kinerja pansel menyeleksi ratusan --hingga akhirnya mengerucut 20-- capim, telah usai. Yenti menyebut Pansel akan melakukan rapat dengan pihak Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto terkait hasil tes kesehatan 20 peserta, yang digelar Senin 26 Agustus 2019.

"Besok dan hari selanjutnya kami akan rapat tertutup. Dan hari Senin kami akan rapat pada putusan, untuk menentukan 10 calon pimpinan," kata Yenti.

Pansel, tegas dia, tak akan mengumumkan 10 nama yang diserahkan kepada Jokowi. Namun jika Jokowi meminta untuk diumumkan terlebih dahulu sebelum dikirim ke DPR, maka hal itu bisa dilakukan.

"Pansel hanya menyerahkan kepada Presiden. Pansel tidak mengumumkan sepanjang tidak diminta oleh Presiden," kata dia.