Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo baru saja menyerahkan undangan resmi pelantikan presiden terpilih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pada pertemuan itu, Bamsoet mengaku juga membahas rencana amandemen UUD 1945 dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Kepada Pak Presiden dan meyakinkan beliau sebagai Pimpinan MPR, saya jamin bahwa amandemen tidak akan menjadi bola liar karena kita semua sepakat tidak ada materi atau agenda politik dalam domain amandeme. Yang didalami adalah aspirasi terhadap pembangunan dan ekonomi bangsa," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/10/2019).
Baca Juga
Bamsoet juga menyampaikan bahwa amandemen tidak akan mengubah pemilihan Presiden sebagai mandataris MPR.
Advertisement
"Saya katakan juga bahwa tidak ada upaya untuk menjadikan kembali Presiden sebagai mandataris MPR. Tidak ada lagi upaya untuk pemilihan Presiden kembali ke MPR. Dan tidak ada pertanggungjawaban Presiden ke MPR," ucap Bamsoet.
Berhenti di Megawati
Politikus Golkar itu menegaskan agar cukup Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri yang menjadi mandataris MPR terakhir. "Cukup Megawati Soekarnoputri yang jadi mandataris MPR terakhir pada 2002," ujar Bamsoet.
Ia menyebut pada pertemuan pagi tadi tidak ada pembicaraan politik. “Pak Jokowi Soal perpanjangan masa jabatan?Kalau tidak bicara soal politik maka tidak ada pembahasan perpanjangan masa jabatan jadi cukup 5 tahun dan 2 periode,” ia menandaskan.
Advertisement