Headline: Kejutan di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf, Siap Out of the Box?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi duduk santai di tangga halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu pagi 23 Oktober 2019. Ditemani Wapres Ma'ruf Amin, dia mengenalkan 34 calon menteri dan empat pejabat setingkat menteri yang juga duduk di tangga mengelilinginya.

"Pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini 5 tahun ke depan," kata Jokowi mengawali pengumuman menteri.

Dia mengatakan, kabinetnya akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha kecil mikro dan menengah.

Satu per satu menteri kemudian disebut namanya. Dimulai dari Mahfud Md yang menjabat sebagai menteri koodinator bidang politik hukum dan keamanan hingga ST Burhanuddin yang menjabat sebagai Jaksa Agung.

Ada nama baru yang muncul, ada wajah lama yang kembali menduduki posisi seperti sedia kala di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Ada pula wajah lama yang menduduki posisi baru.

Usai mengumumkan nama menteri, Jokowi memberikan beberapa pesan yang berkaitan dengan tugas. Pertama, jangan melakukan korupsi.  

"Kedua tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden dan wapres," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta para menteri bekerja dengan cepat, kerja keras, dan produktif. "Jangan terjebak rutinitas kerja yang monoton, kerja yang berorientasi hasil nyata," ujar dia.

Dia juga meminta menteri selalu mengecek masalah di lapangan dan temukan solusinya. "Terakhir semua harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang enggak serius, yang enggak sungguh sungguh, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan," ucap Jokowi .

Total ada 38 orang yang terdiri dari empat menteri koordinator, 30 menteri teknis, serta empat pejabat setingkat menteri.

Tercatat, ada tiga kementerian yang berubah nomenklatur. Salah satunya yaitu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Selain itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berubah menjadi Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. Kementerian ini dipimpin oleh Bambang Brodjonegoro, yang pada kabinet kerja sebelumnya menjabat Kepala Bappenas.

Kemudian, Kementerian Pariwisata berganti sebagai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jokowi menunjuk Wishnutama untuk memimpin kementerian ini.

Sebanyak 34 menteri dan empat pejabat setingkat menteri tersebut kemudian dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara.

Usai pelantikan, Jokowi menjelaskan alasan di balik pemberian nama Kabinet Indonesia Maju. Menurut dia, hal ini untuk melanjutkan kerja-kerja di periode pertama.

"Ini dalam lima tahun kemarin kita akan kerja, kerja, kerja. Ini arahnya lebih dikerucutkan untuk antarkan Indonesia Maju," ucap dia.

Jokowi juga tidak lagi mempermasalahkan menteri kabinet Indonesia Maju merangkap jabatan ketua umum partai.

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan ternyata juga enggak ada masalah," kata Jokowi usai pelantikan menteri.

Jokowi menilai, tidak ada masalah menteri juga merangkap jabatan sebagai elite politik. Dia meyakini bahwa para menterinya bisa membagi waktu.

"Dari pengalaman itu lah saya memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang tidak," ucap Jokowi.

Tercatat ada empat menteri kabinet saat ini yang menduduki jabatan strategis di parpol. Mereka antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa menjabat Kepala Bappenas. Ada juga Waketum Gerindra Edhy Prabowo yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menilai, komposisi menteri Kabinet Indonesia Maju sesuai dengan janji Jokowi sebelumnya, yaitu 45 persen dari partai dan 55 dari kalangan profesional.

"Tapi memang kemudian ada beberapa yang nggak pas sih itu penempatannya. Di antaranya itu adalah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena orang kan melihat biasanya kan terkait latar belakang di dunia pendidikan itu. Karena mereka tahu bagaimana seluk beluk meningkatkan pendidikan," kata Lili Romli kepada Liputan6.com.

Lili juga menilai, latar belakang Mahfud Md masih relevan dengan posisinya kini sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Apalagi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut pernah menjadi menteri pertahanan di era Gus Dur sehingga sudah tahu persoalan terkait politik dan hukum keamanan.

"Ranah hukumnya kan dia tahu juga, karena memang Pak Mahfud kan ahli hukum tata negara. Jadi sebenarnya masih nyambung gitu," kata dia.

Dia pun menyoroti posisi menteri yang berasal dari kalangan purnawirawan militer. Karena biasanya, mereka yang duduk sebagai menteri agama, kapasitas keilmuan agamanya lebih dibandingkan kebanyakan.

Mengenai Tito Karnavian yang menjabat Mendagri, dia pun menilai Tito akan paham tugasnya di Kementerian Dalam Negeri. Sebab, berasal dari kepolisian yang paham seluk beluk urusan dalam negeri.

"Kalau saya sih nggak jadi masalah Pak Tito di sana gitu, karena dia pasti akan cepat belajar lah," kata dia.

Mengenai Prabowo sebagai Menhan, dia berharap, jangan kemudian pendekatan militeristik di dalam menangani persoalan-persoalan di dalam negeri.

"Bahwa memperkuat alusista kita setuju. Meningkatkan profesionalisme TNI setuju, jadi dalam rangka bagaimana agar negara-negara tetangga juga menjadi geber gitu, takut dengan Indonesia, jadi kekuatan yang disegani, kita setuju lah ke sana," kata dia.

Dia berharap, menteri-menteri yang telah ditunjuk oleh Presiden Jokowi bisa menjadi dream team dengan kampanye SDM unggul tercapai. 

"Ya karena itu kita kasih kesempatan, mudah-mudahan mereka semua menteri-menterinya juga dalam melaksanakan tugas out of the box. Yang diharapkan Pak Presiden out of the box gitu kan, mudah-mudahan itu lah," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Saiful Muzani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai, komposisi kabinet Jokowi-Maruf saat ini adalah hasil kompromi kepentingan. Kekuatannya tidak merata.

"Ada sejumlah menteri yang punya rekam jejak sangat bagus, tapi ada juga beberapa yang kurang bagus dan terkesan dipaksakan untuk jadi menteri," kata Sirojudin kepada Liputan6.com.

Dia pun menilai, tim menteri di sektor politik, hukum, dan keamanan sudah cukup kuat. Pengalaman dan kemampuan para menterinya tak perlu diragukan.

"Ini memberi sinyal ke publik bahwa Jokowi sangat serius untuk memberi jaminan stabilitas nasional, keamanan dan kepastian hukum dan melindungi HAM," kata dia.

Sementara itu, di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), kata Sirojdin, harus fokus pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pada aspek peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan.

"Kekuatan tim menteri PMK tidak merata. Kesenjangan antar mereka terlalu jauh. Nadiem (Mendikbud Nadiem Makarim) harus mengerti kondisi ril sistem pendidikan nasional," kata dia.

"Pak Halim (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras Abdul Halim Iskandar) perlu waktu untuk beradaptasi dan belajar memimpin birokrasi berskala nasional. Pembangunan desa harus dipastikan konsisten dengan kinerja kementerian sebelumnya," kata dia.

Sementara itu, pengamat hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir berharap, Menko Polhukam Mahfud Md mengembalikan hukum di bawah UUD 1945. Kemudian, semua terkait bidang hukum harus steril dari kekuasaan mana pun, tidak boleh ada intervensi.

"Yang merdeka dari kekuasaan manapun, kalau sudah ada perkara tidak boleh intervensi manapun. Istilah atensi pimpinan harus dibuang, harus menunjukkan equality semua sama depan hukum. Itu lah harus jadi konsentrasi karena saya kira itu kebutuhan," kata Muzakir kepada Liputan6.com.

Muzakir menilai, Jokowi seperti kekurangan orang dengan kembali mengangkat Yasonna Laoly sebagai Menkumham. Padahal, Yasonna sempat mengundurkan diri sebagai Menkumham karena dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

Dia pun meminta Menkumham fokus menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan dan melakukan reformasi hukum. 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik formasi kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menilai, pilihan formasi tersebut merupaka pilihan terbaik yang harus dihormati dan didukung semua pihak demi kemajuan bangsa dan negara.

Sebagai mitra pemerintah, ia menyatakan, Kadin akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh kabinet yang baru dan mendukung mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita pada 2045.

"Kami segenap jajaran Kadin Indonesia mengucapkan selamat kepada kabinet yang baru, semoga kabinet ini bisa membawa angin segar bagi dunia usaha dan perekonomian nasional," kata Rosan, Rabu (23/10/2019).

Pihaknya berharap, formasi kabinet yang baru dapat menjawab berbagai tantangan yang masih mewarnai perekonomian Indonesia, seperti defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, masalah perizinan usaha, masalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, fundamental struktural. Deperti efisiensi dan produktifitas hingga lapangan kerja.

Terlebih lagi, ia menambahkan, tantangan luar negeri mengenai ketidakpastian ekonomi global yang membuat ekspor Indonesia turun dan masih menekan perekonomian global. Para pelaku usaha global masih menunggu perkembangan perang dagang China dan AS terkait kesepakatan damai dagang fase satu pada November nanti.

Usai pelantikan, sebagian besar menteri Kabinet Indonesia Maju yang dilantik langsung menggelar serah terima jabatan di kementerian masing-masing. Seperti sertijab Menko Polhukam antara Wiranto dengan Mahfud Md.

Lewat jabatan barunya saat ini, Mahfud mengaku bersyukur diamanahkan untuk menggantikan Wiranto.

Wiranto menyampaikan pekerjaan rumah atau PR apa saja yang masih tertinggal di Kemenkopolhukam kepada Mahfud MD.

"Masih ada pekerjaan rumah cukup banyak ya. Papua belum selesai, radikalisme belum selesai, terorisme belum, narkoba belum selesai, ya saya kira banyak lagi," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (23/10/2019).

Sementara itu, Nadiem Makarim mengatakan, jabatan Mendikbud merupakan kehormatan luar biasa yang diberikan Jokowi.

Dalam sambutan pertamanya sebagai Mendikbud, Nadiem mengaku tidak memiliki rencana kerja secara spesifik selama 100 hari pertama. Dalam 100 hari kerja, Nadiem mengaku akan menjadi murid dari orang-orang yang berpengalaman di bidang pendidikan.

"Saya tidak ada rencana 100 hari. Rencana saya 100 hari adalah untuk duduk dan mendengar, berbicara dengan para pakar yang telah bertahun-tahun berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia dan belajar dari mereka," ujar Nadiem yang menyebut ingin dipanggil mas di Kemendikbud, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Nadiem pun meminta kerja sama yang baik dari para pegawai di Kemendikbud untuk menyesuaikan diri. "Mohon sabar dengan saya, walaupun bukan latar pendidikan, tapi saya murid yang cukup baik," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, akan bekerja cepat sesuai instruksi Presiden Jokowi.

Fachrul mengaku salah satu tugas yang ditekankan oleh Jokowi kepadanya yaitu memberantas radikalisme. Paham radikalisme agama ini ditegaskannya dapat menghancurkan bangsa. Inilah yang akan menjadi prioritasnya.

Kendati bukan seorang kiai dan tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren, Fachrul mengatakan, salah satu kelebihannya adalah dia dibesarkan di wilayah yang Islamnya sangat ketat, yaitu Aceh.

Mantan Wakil Panglima TNI itu mengatakan, walaupun latar belakangnya militer, dia mendapat pendidikan agama cukup ketat dari orangtuanya sebelum masuk akademi militer. 

Sedangkan Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dia merasa segala kinerja yang dilakukan harus serba cepat.

"Saya tahu bahwa pola kepemimpinan Pak Jokowi ini langsung tancap gas. Satu hari setelah dilantik Senin, Selasa sudah manggil (banyak menteri), menjelaskan fit and proper, dan lain-lain. Saya mungkin hanya satu jam (pertemuan), tapi beliau melakukan itu dengan banyak orang. Sehingga lelah. Kalau saya sih pasti lelah jadi Pak Presiden," tutur Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

Atas dasar itu, Tito merasa perlu bekerja lebih gesit lagi. Khususnya setelah menerima amanah baru sebagai Mendagri.

Berikut 34 menteri dan empat pejabat setingkat menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 23 Oktober 2019:

1. Menko Polhukam: Mahfud MD

2. Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto

4. Menko PMK: Muhadjir Effendi

3. Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan

5. Mensesneg: Pratikno

6. Mendagri: Tito Karnavian

7. Menlu: Retno LP Marsudi

8. Menhan: Prabowo Subianto

9. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi

10. Menkum HAM: Yasonna Laoly

11. Mendikbud: Nadiem Makarim

12. Menkeu: Sri Mulyani

13. Menkes: dr Terawan

14. Mensos: Juliari Batubara

15. Menaker: Ida Fauziyah

16. Menperin: Agus Gumiwang Kartasasmita

17. Mendag: Agus Suparmanto

18. Menteri ESDM: Arifin Tasrif

19. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono

20. Menhub: Budi Karya Sumadi

21. Menkominfo: Johhny G Plate

22. Mentan: Syahrul Yasin Limpo

23. Menteri KLHK: Siti Nurbaya Bakar

24. Menteri KKP: Edhy Prabowo

25. Mendes PDTT: Abdul Halim Iskandar

26. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil

27. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa

28. MenPANRB: Tjahjo Kumolo

29. Menteri BUMN: Erick Thohir

30. Menkop UKM: Teten Masduki

31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama

32. Menteri PPPA: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

33. Menristek dan Badan Riset : Bambang Brojonegoro

34. Menpora: Zainudin Amali

35. Kepala Staf Presiden: Moeldoko

36: Sekretaris Kabinet: Pramono Anung

37. Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia

38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin