Soal Hukuman Berat Koruptor, PDIP: Dimiskinkan dan Hukum Seumur Hidup

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya setuju dengan pemberatan hukuman terhadap koruptor. Namun jenis hukumannya lebih baik pemiskinan dan sanksi sosial berat lainnya dibanding hukuman mati.

Dia menegaskan, korupsi memang membunuh kemanusiaan. Namun, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sehingga, lanjut Hasto, tentu saja hukuman seberatnya bagi koruptor adalah relevan karena daya rusaknya terhadap sistem serta semangat pendirian republik. Namun, akibat nilai kemanusiaan yang ada, hukuman mati cenderung kurang pas dengan ideologi bangsa.

"Jadi PDI Perjuangan merasa bahwa dengan jalan koruptor dimiskinkan, bahkan ada koruptor yang dilakukan hukuman seumur hidup, itu jauh lebih relevan mengingat kita juga terikat dengan konvensi-konvensi yang menghapuskan hukuman mati tersebut," kata Hasto, di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Cara lain selain pemiskinan dan hukuman seumur hidup, menurut dia, adalah pencabutan hak politik terhadap koruptor. Semuanya bisa dikombinasikan demi memberi efek jera terhadap pelaku korupsi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lebih jauh mengenai hukuman mati, Hasto menyatakan bahwa siapa pun harus berhati-hati bila menyangkut kehidupan seorang manusia. Karena tak ada satu manusiapun yang memiliki kuasa atas hak hidup seseorang. Bahkan manusia justru harus bisa merawat nyawa kehidupan.

"Jadi PDI Perjuangan menyetujui sanksi yang seberat-beratnya seperti pemiskinan terhadap koruptor bahkan sanksi sosial, tetapi untuk hal sifatnya terkait hak hidupnya itu harus dipertimbangkan dengan matang," pungkasnya.