Demokrat Tersinggung Pernyataan Jokowi soal Kasus Jiwasraya

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya yang sudah berlangsung sejak 10 tahun. Syarief meminta, sebaiknya Jokowi membuktikan bahwa dia bisa bekerja dengan baik.

"Begini, saya pikir Pak Presiden ini lebih bagus membuktikan dia bisa bekerja dengan bagus. Tidak usah mencari sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi dan sekaligus ingin mengangkat citranya yang terbagus. Nah lebih bagus dibenahi saja," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Syarief meminta Jokowi fokus membenahi persoalan utama yang saat ini terjadi, seperti pertumbuhan ekonomi, utang, hingga tak tercapainya penerimaan perpajakan. Dia bahkan membandingkan kinerja pemerintahan Jokowi dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jadi pada waktu SBY, pertumbuhan (ekonomi) rata-rata 6 persen, dan semua permasalah nasional bisa diatasi dengan bagus. Utang kepada IMF bisa dilunasi. Masalah Jiwasraya juga pernah ditangani," katanya membeberkan.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM era SBY itu mengimbau, seorang pemimpin tidak perlu selalu menyalahkan pemerintahan sebelumnya terkait setiap persoalan yang sedang dihadapi. 

"Lebih bagus kalau ada yang belum beres, selesaikan dengan bagus. Lebih bagus begitu. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu semuanya sudah kita lakukan. Kalau ada yang belum, silakan diperbaiki. Jangan cari istilahnya kambing hitam. Apalagi sebenarnya persoalan ini tidak bener," ucap Syarief.

"Yang paling utama ini sekarang kita bagaimana menghadapi pertumbuhan ekonomi tahun 2020, sekarang saja meleset dari target. Pendapatan pajak sekarang sudah defisit. Itu yang diselesaikan. Jangan mengatakan pemerintahan lama akibat dari pemerintah yang lama kurang ini," lanjutnya.

Meskipun dalam pernyataannya Jokowi tidak menyebut secara langsung nama presiden dan masa pemerintahan siapa, Syarief menilai ada tendensi menyalahkan SBY. Bahkan menyalahkan presiden yang menjabat sebelumnya juga.

"Ya sama saja. Kalau ini karena ini pemerintahan masa lalu, pemerintahan terdahulu, ya itu sama saja. Itu hanya kata-kata saja atau sama dengan mengatakan ini sudah 34 tahun persoalan ini belum diselesaikan, itu sama juga mengkambinghitamkan pemerintahan sebelumnya," tegasnya.

"Padahal, Pemerintahan sebelumnya sudah banyak berbuat, Pak Harto sudah banyak berbuat, Bung Karno sudah banyak berbuat, Pak Habibie sudah banyak berbuat, ya kan. Di Bu Megawati sudah banyak berbuat. Jadi kita harus saling menghargai lah."

Karena itu, dia berharap juga masih ada kekurangan dan masalah, Jokowi tentu punya tanggung jawab untuk memperbaiki. Sehingga pemerintahan yang ada sekarang menjadi perbaikan atas yang sebelumnya. 

"Karena nanti Pak Jokowi juga akan demikian kalau dia tetap seperti itu. Nanti Presiden yang terpilih nanti, Pak Jokowi nanti akan nyaman tidak kalau disampaikan dikatakan 'wah kalau Presiden yang Pak Jokowi hanya bisa tebar pesona', kan tidak bagus. Padahal pendekatan dengan rakyat itu juga bagus. Iya kan?," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa persoalan kasus tunggakan polis pembayaran kepada nasabah yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bukanlah masalah ringan. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam 3 tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini. Ini bukan masalah yang ringan," ujar Jokowi kepada wartawan di Hotel Novotel Balikpapan Kalimantan Timur, Rabu (18/12).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku bahwa pemerintah sudah memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan lama ini. Sementara itu, terkait masalah kriminal, Jokowi menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.

"Yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu, sudah ada masih dalam proses semua. Tapi berkaitan dengan hukum ranahnya sudah masuk ke kriminal sudah masuk ke ranah hukum," jelas dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com