Usai Kunjungan Jokowi, Kapal China Keluar dari Natuna

Liputan6.com, Jakarta - Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan, permasalahan atau konflik yang telah terjadi di perairan Natuna sudah terselesaikan. Masalah tersebut dapat terselesaikan, setelah Presiden Joko Widodo turun tangan langsung ke Natuna.

"Untuk Natuna kita laksanakan instruksi presiden kita kemudian operasi TNI, karena itu sifatnya operasi rutin tetap kita lakukan. Untuk intensitasnya kami melihat situasi taktis dilapangan. Dengan amatan dari TNI AU melalui udara, mereka artinya kapal-kapal China yang melakukan ilegal fishing mereka sudah keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kita paskakunjungan presiden ke Natuna," kata Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1/2020).

Menurutnya, kunjungan Jokowi ke Natuna itu juga membawa sebuah pesan. Sehingga, permasalahan yang terjadi di Natuna beberapa waktu lalu sudah dapat terselesaikan.

"Saya kira kunjungan presiden ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah kita ke Beijing, saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing bahwa kapal-kapal nelayan yang di backup oleh kapal cost guard mereka yang dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan wilayah ZEE," ungkapnya.

Ia pun menegaskan, saat ini sudah tak ada lagi permasalahan yang terjadi di perairan Natuna. Kapal atau Cost Guard pun sudah meninggalkan perairan Natuna.

"Sudah tak ada lagi (masalah di Natuna), (kapal China) sudah tak ada lagi," tegasnya.

Meski sudah tak ada lagi permasalahan yang terjadi di perairan Natuna, TNI tetap melakukan patroli rutin baik melalui jalur laut maupun udara. Namun, patroli rutin ini lebih difokuskan di laut atau perairan Natuna.

"Pegamanan akan kita lakukan, jadi saya ulangi, TNI tetap melakukan operasi rutin, jadi itu operasi rutin, hanya intensitasnya kita liat dilapangan. Artinya perkembangan taktis, kalau memang sudah benar-benar clear nanti fokus secara keseluruhan," ucapnya.

"Jadi kemarin itu fokus dan intensitas kita arahkan ke laut Natuna Utara. Karena sebenarnya operasi rutin itu di lakukan diseluruh perairan Indonesia, jadi enggak hanya di laut utara Natuna," sambungnya.

Ia menyebut, untuk melakukan patroli di perairan Natuna tersebut. TNI menurunkan sejumlah kapal dan juga pesawat tempur, hal itu demi atau mengamankan perairan Natuna.

"Jadi kan operasi kita operasi laut, operasi udara, jadi kita enggak bicara jumlah personel. Jadi kita bicara jumlah KRI dan pesawat udara. Terakhir kita kerahkan ke wikayah itu saja ada 8 KRI. Kemudian patroli udara 1 hari itu 1-2 flight, 1 flight itu 4 pesawat udara," sebutnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Meski menerjunkan sejumlah peralatan tempur, pihaknya tak akan sembarang menembakan amunisi atau pelurunya tersebut. Jenderal bintang dua ini menjelaskan, hal itu dilakukan juga sebagai bentuk menjaga hubungan baik antar dua negara.

"Kita memiliki prosedur, prosedur itu rule of engagment yang kita pakai, rule of engagment itu didasarkan atau kita adopsi dari aturan Internasional. Hukum humaniter, hukum Konvensi Geneva, jadi kita enggak semena-mena. Kalau yang kita harapi kapal-kapal sipil kita tak mungkin memaksakan cara-cara militer. Kita hanya gunakan komunikasi, mengusir mereka. Jadi intinya gitu, sebagai back up, TNI memback up upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah," jelasnya.

"TNI sendiri melakukan tugas dilapangan. Artinya kita bertindak sesuai prosedur mengusir mereka berulang-ulang dan tak pernah capek. Kita tak akan melelepaskan 1 butir peluru pun. Karena kalau kita lepaskan 1 butir peluru kita jadi yg melaggar hukum internasional. Jadi kita gunakan kekuatan dengan power dan kekuatan kita sendiri, itu merupakan 'detterent effect'," tandasnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka