Cegah Taspen Terlilit Masalah Skema Ponzi, Misbakhun Ingatkan Pemerintah

Pernyataan Misbakhun ini berdasarkan temuan di Rapat Kerja Komisi XI dengan Direksi PT Taspen.

oleh Liputan6.com diperbarui 30 Jan 2020, 19:24 WIB
Diterbitkan 30 Jan 2020, 19:24 WIB
Politikus Golkar Misbakhun.
Politikus Golkar Misbakhun.

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah masalah yang muncul terkait potensi kerugian negara di Jiwasraya dan Asabri, anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun membuka satu potensi masalah besar masa depan di PT Taspen (Persero) yang mengelola dana pensiun aparatur sipil negara (ASN). Sebab, pengelolaan Taspen selama ini terkesan memakai Skema Ponzi alias gali lubang tutup lubang dengan mengandalkan pembayaran polis peserta.

"Saya mengingatkan agar Taspen menyampaikan peringatan kepada pemerintah soal kondisi ini, bahwa ini seperti Skema Ponzi berjalan. Ini sudah tidak ideal. Harus disampaikan dan dicari solusinya oleh pemerintah sejak dini," kata Misbakhun, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Pernyataan Misbakhun ini berdasarkan temuan di Rapat Kerja Komisi XI dengan Direksi PT Taspen yang dikomandani Antonius Steve Kosasih di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Saat itu, Misbakhun mengaku terkejut dengan paparan dari Taspen, bahwa perusahaan itu mengelola dana hari tua dan jaminan keselamatan kerja milik para pegawai negeri hingga Rp 103 triliun. Uang itu dikelola hingga menghasilkan investasi Rp 9,1 triliun.

Bagi Misbakhun, hasil investasi itu cukup lumayan alias tidak terlalu buruk. Masalahnya, Taspen memiliki kewajiban pembayaran klaim hingga Rp 12,3 triliun. Artinya hasil investasi tak bisa menutupi pengeluaran yang ada alias terjadi defisit sekitar Rp 2-3 triliun.

Ini yang kemudian membuat dirinya curiga bahwa yang dilakukan adalah skema ponzi. Di mana pembayaran klaim diambil dari setoran peserta baru.

"Kecurigaan saya menggunakan Skema Ponzi. Karena investasinya tidak bisa menutupi apa yang menjadi beban klaim. Jadi menutupi sebagian itu dari premi yang dibayarkan. Makanya skema pensiun ini harus diperbaiki," ulas Misbakhun.

Jika skema ini tetap dipertahankan, menurut Misbakhun, akan menjadi bom waktu yang meledak pada waktunya. Khususnya saat ada generasi besar pegawai negeri yang pensiun di saat bersamaan.

"Ini potensial menjadi masalah ketika nanti suatu saat Indonesia semakin aging. Penduduk Indonesia makin aging, Skema Ponzi akan makin besar dan berbahaya. Saya tidak mau menyalahkan manajemen. Tetapi model bisnisnya yang harus diperbaiki," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Reformasi Pensiun

Dalam rapat itu, Steve Kosasih menjawab bahwa pihaknya pernah mendiskusikan masalah itu dengan Kementerian Keuangan. Dan pihak kementerian sedang menyiapkan reformasi pensiun. Harapannya, ketika diimplementasikan, maka kekhawatiran akan kondisi negative underwriting tak terjadi lagi.

Untuk saat ini, diakui Steve bahwa Taspen masih terselamatkan dengan adanya tabungan dari investasi di tahun-tahun sebelumnya untuk menutupi defisit yang terjadi. Selama ini, Steve mengklaim Taspen konsisten menghasilkan investasi yang baik yang kemudian ditabung, sehingga tidak sampai memakan pokok iuran ketika memiliki kewajiban lebih besar dari hasil investasi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya