4 Sosok Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur telah dipilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi ibu kota negara yang baru.

Kenapa dua wilayah tersebut? Salah satu alasan Jokowi, risiko terkena dampak bencana alam sangat kecil.

"Pertama, risiko bencana minimal. Baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan longsor," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Senin, 26 Agustus 2019 lalu.

Setelah Penajam Paser Utara dan Kutai ditunjuk, mantan Wali Kota Solo tersebut kini tengah mencari sejumlah kandidat yang akan didapuk sebagai Kepala Otorita di ibu kota baru.

Sejumlah nama pun kini tengah beredar. Ada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri.

"Segera diputuskan insyAllah dalam minggu ini," ungkap Jokowi di Veranda, Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin,2 Maret 2020.

Lantas, siapa dua kandidat lainnya, selain Ahok dan Bambang yang telah ditunjuk Jokowi sebagai calon kepala badan otorita ibu kota baru?

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, namanya masuk dalam bursa calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota baru. Begitu namanya muncul, polemik belakangan muncul.

Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Donny Gahral Adian mengatakan, hal itu tak perlu diributkan.

"Saya kira nama Pak Ahok bukan lagi sesuatu yang mengherankan. Karena beliau saja pernah menjadi gubernur, punya track record dalam mengelola ibu kota," kata Donny di Jakarta, Sabtu, 7 Maret 2020.

Dia menilai, pria yang pernah menjadi partner Jokowi  saat memimpin DKI Jakarta itu berkompeten.

Di luar polemik tersebut, ada segudang prestasi yang telah ditorehkan Ahok untuk Jakarta. Salah satunya dia sukses membangun ketahanan kota, dimana Jakarta pernah menjadi salah satu finalis dari kota-kota dunia yang diajak bergabung dalam jaringan 100 Resilent Cities atau 100 RC.

Kota-kota itu kemudian akan bergabung dengan komunitas global.

100 RC merupakan sebuah program yang dipelopori The Rockefeller Foundation yang bercita-cita membantu kota di seluruh dunia dalam meningkatkan ketahanan untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan fisik.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas enggan berkomentar banyak terkait namanya yang masuk sebagai salah satu calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.

"Kita tunggulah, karena itu baru diumumkan oleh Presiden. Itu merupakan kehormatan bagi kami dan Banyuwangi," katanya di Universitas Jember, Jatim, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 6 Maret 2020.

Azwar Anaz juga enggan menjawab tentang kesiapannya apabila ditunjuk menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota, dan meminta menunggu informasi lebih lanjut dari Presiden Jokowi.

"Selebihnya kami menunggu kabar dari Jakarta terkait itu," ujarnya.

Azwar Anas sendiri dikenal sebagai salah seorang bupati berprestasi. Banyuwangi, daerah di ujung timur Pulau Jawa yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan dulu dikenal dengan persepsi minor, kini bertransformasi mencapai kemajuan-kemajuan terukur.

Berdasarkan data BPS, kemiskinan Banyuwangi berhasil diturunkan ke level 7 persen dari sebelumnya selalu di atas dua digit. Pendapatan per kapita masyarakat juga melonjak jadi hampir Rp49 juta per orang per tahun, dari sebelumnya di kisaran Rp20 juta.

Ir Tumiyana, pria kelahiran Klaten,10 Februari 1965 ini juga menjadi salah satu kandidat untuk menempati posisi sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Baru.

Bicara pendidikan, pria yang kini berusia 55 tahun tersebut menyelesaikan pendidikannya di Universitas Borobudur dan Jakarta Institute of Management Studies masing-masing pada tahun 1994 dan 1997.

Tumiyana saat ini menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pada 2008 hingga 2016, dia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT PP (Persero) Tbk dan Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk pada 2016-2018.

Dalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin, Bambang kini menempati posisi Menristek dan Badan Riset. Dia merupakan putra dari Soemantri Brodjonegoro, yang pernah menjadi Menteri Pertambangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Orde Baru.

Tak hanya itu, sebelumnya posisi penting di pemerintahan pernah dia tempati. Bambang pernah pula menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia.

Sebelumnya, dia juga menduduki posisi Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Kabinet Kerja dan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Dia menyelesaikan pendidikan formal tingkat Strata 1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada 1990. Konsentrasi bidang studi yang ditekuni adalah Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional.

Banyak kebijakan stategis yang berada di bawah kewenangannya. Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan, Bambang mengolkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Saat menjabat sebagai Menteri PPN ia menggawangi rencana pemindahan ibu kota.