Anies Baswedan Batalkan Rencana Mudik Gratis Akibat Wabah Corona

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan program mudik gratis tahun ini. Hal tersebut guna mencegah penyebaran virus Corona atau covid-19.

oleh Ika Defianti diperbarui 24 Mar 2020, 21:35 WIB
Diterbitkan 24 Mar 2020, 21:35 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan UMP DKI 2020.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan UMP DKI 2020, Jumat (1/11/2019). (Liputan6.com/ Delvira Chaerani Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan program mudik gratis tahun ini. Hal tersebut guna mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan pembatalan itu juga sudah berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Iya dibatalkan, kami pahami Pak Gubernur sangat konsen dengan keselamatan warga agar terhindar dari wabah Covid-19 ini," kata Syafrin saat dihubungi, Selasa (24/3/2020).

Rencananya Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan mudik gratis pada 17-29 Mei 2020. Kegiatan itu berkapasitas 17 ribu pemudik.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi membenarkan hal tersebut, demikian pula mudik gratis yang diadakan oleh BUMN.

"Betul (dibatalkan). Sama dibatalkan juga (mudik gratis BUMN)," ujarnya melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Senin (23/3/2020).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mudik Bakal Dilarang?

Sebelumya, seluruh proses pendaftaran Mudik Gratis 2020 yang telah dilakukan beberapa waktu lalu tidak berlaku. Kemenhub sendiri sebenarnya akan mengkaji opsi pelarangan mudik demi mencegah penularan virus Corona.

"Apakah akan dilarang, apakah akan dibatasi atau diberi imbauan, kita masih akan kaji," ujar juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati beberapa waktu lalu.

Budi kemudian mengimbau masyarakat yang mungkin ke depannya berencana akan mudik menggunakan kendaraan pribadi untuk membatalkan rencana tersebut karena pergerakan dari kota berpotensi menularkan virus ke masyarakat di daerah.

"Jangan dulu, selama ini masih darurat. Kasihan saudara kita di daerah," lanjut Budi.

Namun, urusan dilarang atau tidaknya, Kemenhub masih terus mendiskusikan hal ini. "Ini pelarangan (mudik) belum ada pernyataan lebih lanjut, masih dibahas," katanya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya