Polri Dukung kebijakan Jokowi soal Darurat Sipil Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis mendukung kebijakan pemberlakuan masa darurat sipil terkait pandemi virus corona atau Covid-19.

"Pemberlakuan darurat sipil mendasari Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya, Polri mendukung penuh setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk diterapkannya darurat sipil dalam rangka menanggapi pandemi Covid-19," tutur Idham saat rapat teleconference dengan Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2020).

Menurut Idham, penerapan darurat sipil sejalan dengan maklumat Kapolri. Polri pun akan bertindak sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa darurat sipil pusat, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Serta dilakukan demi keamanan dan keselamatan masyarakat. Namun sampai hari ini berdasarkan hasil rapat terbatas kemarin dan tadi sebelum kita RDP, belum diputuskan apa yg menjadi kebijakan pemerintah. Kami Polri mengikuti arahan kebijakan pemerintah," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Idham menyebut, efektivitas dari maklumat Kapolri Nomor 2/III tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona sudah terlihat dan dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.

"Berbagai tempat keramaian secara sadar sudah banyak tutup. Acara-acara resmi yang melibatkan banyak orang sudah banyak yang ditunda pelaksanannya. Hal tersebut tidak terlepas dari masifnya upaya seluruh jajaran Polri dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan maklumat Kapolri," Idham menandaskan.