Gerindra: Kartu Prakerja Janji Kampanye Jokowi, Penyalurannya Harus Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Gerindra Putih Sari menilai program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19. Karena itu, dia mengku mendukung kebedaran program tersebut. 

"Pada prinsipnya, program ini adalah janji kampanye pak presiden dan saya menyambut baik presiden menepati janjinya," jelas Putih saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/4).

Putih menjelaskan, program ini dipercepat peluncurannya karena dampak pademi Corona. Akibat virus tersebut, banyak masyarakat yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga membutuhkan kartu Prakerja.

"Memang dunia usaha hari ini terganggu, mau tidak mau, banyak PHK, ini yang dikedepankan untuk bisa terakomodir di dalam kartu prakerja. Termasuk TKI, para perkeja migran yang terpaksa dipulangkan. Ini juga menganggur, masuk ke dalam prakerja," jelas Putih.

Menurut Putih Sari dari awal kebijakan Kartu Prakerja ini dinilainya cukup baik dan bisa diterima masyarakat. Terutama dalam meningkatkan kompetensi bagi yang sudah mengikuti program tersebut, supaya mereka ke depan lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

"Hanya di tengah kondisi pandemi Covid 19 hari ini, harus ada yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Selain itu harus ada pula percepatan mekanisme pendaftaran dan Penyaluran bantuannya kepada penerima manfaat Kartu Prakerja ini,” ungkap anggota DPR dari Dapil Jawa Barat 7 itu.

Dia juga berharap, para pekerja yang terkena PHK bisa segera mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Saya di Komisi IX DPR RI, berharap agar mereka yang terkena PHK itu bisa didaftarkan dan mendapatkan bantuan. Karena bantuan sekecil apapun saat ini sangat berguna bagi para korban PHK tersebut," tambahnya.

Sementara untuk teknis pelaksanaan, Putih Sari berharap terus diperbaiki, agar bisa menyentuh langsung masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Kalau memang harus ada penyesuaian Pak Jokowi serahkan saja ke pembantu Presiden," ungkap Putih Sari menyangkut pendaftaran secara online, yang sempat dikritisi sejumlah pihak.

Dia melihat cara pendaftaran dan penyaluran bantuan serta program pelatihan secara online, sebenarnya hanyalah masalah teknis saja. "Saya kira itu teknis pelaksanaan yang bisa segera diperbaiki," ucap Putih.

Dalam situasi saat ini, pandemi Covid 19, Putih Sari melihat ekonomi Indonesia bahkan dunia, juga terpukul. "Makanya perlu ada stimulus yang diberikan kepada masyarakat, sehingga diharapkan bisa menjadi bentuk pertahankan bagi masyarakat menghadapi krisis yang ada saat ini," terang Putih Sari.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Putih juga menyarankan agar pemerintah daerah jemput bola. Mendata para warganya yang terkena dampak covid-19 sehingga harus dirumahkan. Pemda diminta memberikan pelatihan warga untuk cara mengikuti program tersebut. Sehingga, program bernilai Rp 5,6 triliun itu tepat sasaran.

“Mungkin masyarakat kesulitan mengakses secara online, enggak punya kuota, gagap teknologi, masih sangat banyak. Perlu kebijakan khusus bagaimana melibatkan dinas tenaga kerja,” saran dia.

Dia juga meminta peran serta Kementerian Tenaga Kerja dalam mendukung program ini. Bisa dengan mencatat perusahaan yang baru saja melakukan PHK. Sehingga perusahaan tersebut bisa memfasilitasi korban PHK untuk mendaftar kartu Prakerja.

“Kementerian Tenaga Kerja mendorong perusahaan mana hari ini sudah PHK, kita minta perusahan tersebut bisa kerja sama dengan perusahaan lain untuk bisa langsung dapat prakerja. Itu salah satu kebijakan saya kira simpel dan bisa cepat,” terang dia.

Reporter: Randy Ferdi Firdaus

Sumber: Merdeka.com