Menko PMK: Stok untuk Bansos Masih Aman

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, sempat mengecek salah satu dari lima gudang logistik stok bantuan sosial (bansos) Presiden, tepatnya di Marunda, Jakarta Utara, Jumat 1 Mei 2020 kemarin.

Dia pun menegaskan, bahwa stok untuk bansos sejauh ini masih aman.

"Stoknya saya cek tadi. Saya lihat cukup, tidak ada masalah. Aman-aman saja. Mudah-mudahan ini lancar. Saya yakin bisa disalurkan dengan baik," kata Muhadjir dalam keterangannya, Jumat, 1 Mei 2020.

Selain itu, dia juga memantau penyaluran bansos di RW 08, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Untuk RW 08, pada hari ini disalurkan paket bansos sembako sebanyak 1.133 paket.

Dalam kesempatan ini, Muhadjir menerima laporan dari RW setempat terkait data penerima yang bahwa masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdaftar sebagai penerima.

Menurutnya, masih ada ruang untuk usulan warga baru, namun mesti dipastikan bahwa yang diberikan adalah mereka yang terdampak dan tidak ada tumpang tindih antara yang terima bansos dari pemprov dan pemerintah pusat.

"Sesuai kesepakatan awal pemerintah pusat salurkan bantuan sosial Presiden sebanyak 1,3 juta keluarga di DKI dan apabila pemprov akan menyalurkan bantuan sosial dari anggarannya maka diminta untuk melengkapi guna menjaring yang belum terdaftar. Nanti akan kita benahi persoalan data ini. Saya nanti minta pak Mensos untuk benahi," ungkap Muhadjir.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam menyalurkan bansos sembako, dia menerangkan, pemerintah memprioritaskan mereka yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan bantuan pemerintah provinsi. Bantuan disalurkan berdasarkan data masyarakat yang membutuhkan yang dihimpun RT/RW setempat.

"Karena data yang diluar DTKS ini adalah kelompok yang harus mendapat perhatian. Terutama mereka yang sebelumnya tidak miskin tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Sehingga peluang mereka menerima bantuan itu kecil," tegas Muhadjir.

"Karena itu justru yang kita perhatikan adalah data yang ada di lapangan. Karena DTKS ini sebagian besar sudah mendapatkan bantuan reguler dari pemerintah," tukasnya.

Perlu diketahui, untuk DKI, mendapat Bansos Presiden berupa sembako yang disalurkan tiap dua minggu sekali dengan nilai masing-masing Rp Rp 300.000.

Di DKI telah disalurkan per tanggal 20 April 2020. Hingga tanggal 30 April 2020, berdasar data Kemensos, penyaluran bansos Presiden telah disalurkan kepada 374.736 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sebanyak 39,6 persen dari total 947.126 KPM yang tercatat.