Ketika Menteri Jokowi Menegur Gubernur Anies Terkait Data Penerima Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju meradang. Hal ini dipicu dugaan kesalahan data warga Ibu Kota yang akan menerima bantuan sosial atau Bansos.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat bersitegang dengan Anies.

"Bahkan saya kemarin dengan Pak Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur," kata Muhadjir dalam sebuah Webinar, Rabu 6 April 2020.

Salah satunya, karena ada perbedaan data dan komitmen yang dilakukan Anies. Di mana, dari 3.600.000 warga yang akan menerima bansos, DKI mampu menyediakan untuk 1.100.000 orang dan sisanya diserahkan ke pusat.

"Tetapi di lapangan Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan Gubernur itu sekadar mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi. Kan di lapangan jadi kacau," jelas Muhadjir.

Dia pun lantas mengingatkan Anies soal kesepakatan yang sudah ada.

"Saya ingatkan Pak Gubernur. Pak Gubernur itu ada kesepakatan itu rapat kabinet, tidak begitu. Gubernur sanggup, DKI sanggup 1.100.000 orang kita siapkan yang 2.500.000. Jangan diubah itu, kalau diubah itu jadi kacau di lapangan," tukasnya.

"Soal nilai yang berbeda, bantuannya nanti kita bicarakan teknis di lapangan memberi penjelasan ke masyarakat. Tapi jangan sampai yang didaftar RT/RW ini enggak diberi, ini bisa kacau nanti. RT/RW-nya digebukin warga, kemudian warganya protes ke pemerintah pusat pakai video yang maki-maki presiden. Presidennya enggak tahu apa-apa itu," lanjut dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Setali tiga uang, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara juga mengakui ada yang salah dengan data Pemprov DKI. Menurut dia, polemik bansos di Ibu Kota disebabkan oleh data kedaluarsa penerima yang diberikan oleh Anies.

"Yang sekarang kita gunakan data penerima bansos diberikan oleh Gubernur DKI (Anies). Tapi ternyata data lama, sebab penerimanya banyak yang sama dengan data penerima bantuan sembako dari Pemprov DKI," kata Juliari.

Menyikapi hal tersebut pihaknya segera berkoordinasi dengan orang nomor satu di wilayah DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan data penerima bansos. Kemudian, Juliari berujar dalam waktu dekat Gubernur Anies menjanjikan akan memberikan data revisi agar penerima manfaat bansos sesuai fitrahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengkritisi data Anies. Menurutnya saat ini Pemprov DKI tak punya anggaran untuk memberikan bansos.

Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta di awal mengaku sangggup berbagi dana dengan pemerintah pusat untuk memberikan bansos kepada seluruh warga. Namun, hal tersebut tak terwujud karena Pemprov DKI Jakarta kekurangan dana.

"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga," ujar Sri Mulyani.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," sambungnya.

Dengan adanya kondisi tersebut, pemerintah melihat kembali cara-cara penyaluran bansos termasuk penyaluran sembako agar tepat sasaran sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

"Bantuan sembako ini butuh beberapa dalam pelaksanaannya, apakah bisa tercapai cepat dan tepat, adalah butuh persiapan. Untuk PKH kita ada by name by addres. Untuk kartu sembako by name by address menggunakan data terpadu di Kemensos," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah menyatakan pihaknya sudah melaksanakan penyaluran bansos terhadap masyarakat terdampak Covid-19 periode 9 April sampai 25 April.

Diketahui, target distribusi sesuai rencana awal yakni 1,2 juta, namun saat dimutakhirkan di lapangan hasilnya kurang dari itu karena sejumlah pemutakhiran.

"Kita kemarin sih rencana awal kan 1,2 juta, dan yang sudah kita distribusikan 1,163 juta sekian, itu penerima tahap pertama" kata Irmansyah saat rapat bersama DPRD DKI, Rabu (6/5/2020).

Pemutakhiran data, lanjut Irmansyah, terus dilakukan Pemprov DKI. Salah satunya dengan mendata langsung melalui sumber RW setempat. Hal ini demi menjangkau penyaluran tepat sasaran kepada mereka yang butuh.

Sementara itu, Wakil Ketua II Tim Gugus Covid DKI Jakarta, Catur Laswanto mengatakan, ada tambahan data penerima bansos tahap kedua.

"Hari ini baru saja kita bersurat kepada Kemensos untuk menyampaikan data yang 2 juta (calon penerima bansos). Belum ada jawaban resmi," kata Catur saat rapat di Gedung DRPD DKI Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Dia mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan data yang telah dilakukan oleh ketua RW setempat. Oleh karena itu, dia mengharapkan, Kemensos dapat menerima pengajuan data penerima bansos di Jakarta.

"Saya katakan dalam posisi sekarang data masih di-cleansing apalagi teknis pembagiannya belum bisa saya sampaikan," ucap Catur.