Data Penerima Dikeluhkan Menteri, Ini 6 Fakta soal Bansos DKI

Liputan6.com, Jakarta - Data warga DKI Jakarta yang menerima bantuan sosial atau bansos menjadi sorotan dari sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Salah satunya yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Dia mengaku sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat rapat bersama melalui virtual.

Muhadjir menyatakan hal tersebut disebabkan adanya perbedaan data dan komitmen Anies dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat. Sebab dalam data terbaru di DKI penerimaan bantuan mencapai 3,6 juta dan Pemprov akan mengurus bansos untuk 1,1 juta warga.

Sedangkan sisanya 2,5 juta akan menerima bantuan sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk pelaksanaan pendistribusian bansos dari Kemensos telah dilakukan sejak 20 April 2020.

"Tetapi di lapangan bahwa Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu sekedar mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi. Kan di lapangan jadi kacau," kata Muhadjir, Rabu (6/5/2020).

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara juga mengakui ada yang salah dengan data Pemprov DKI. Menurut dia, polemik bansos di Ibu Kota disebabkan oleh data kedaluarsa penerima yang diberikan oleh Anies.

"Yang sekarang kita gunakan data penerima bansos diberikan oleh Gubernur DKI (Anies). Tapi ternyata data lama, sebab penerimanya banyak yang sama dengan data penerima bantuan sembako dari Pemprov DKI," kata Juliari.

Sementara itu, Wakil Ketua II Tim Gugus Covid DKI Jakarta, Catur Laswanto mengatakan, ada tambahan data penerima bansos tahap kedua saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dia menyebut, data tersebut telah mencakup warga miskin yang ber-KTP non-Jakarta. Saat tahap pertama, penerima bansos sebanyak 1,1 juta kepala keluarga.

"Hari ini baru saja kita bersurat kepada Kemensos untuk menyampaikan data yang 2 juta (calon penerima bansos). Belum ada jawaban resmi," kata Catur saat rapat di Gedung DRPD DKI Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Dia mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan data yang telah dilakukan oleh ketua RW setempat. Oleh karena itu, dia mengharapkan, Kemensos dapat menerima pengajuan data penerima bansos di Jakarta.

Dengan adanya sorotan soal data penerima, lantas, seperti apakah pelaksanaan pendistribusian bansos di DKI Jakarta? Berikut rangkuman Liputan6.com:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pembagian sembako untuk masyarakat miskin dan rentan miskin di Jakarta akan dilakukan mulai Kamis 9 April 2020. Dia menyebut bantuan tersebut merupakan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Anies menyatakan, pendistribusian itu akibat kondisi perekonomian masyarakat yang dianggap menurun akibat virus Corona atau Covid-19.

"Kamis lusa akan mulai memfasilitasi distribusi sembako kepada masyarakat di kawasan-kawasan padat dan masyarakat yang memiliki kebutuhan," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengharapkan bantuan yang ada dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembagian sembako akan dilakukan bersama Forkopimda.

"Pendistribusian dilakukan bersama-sama dari jajaran Pemprov, Polisi, dan TNI dan akan dilakukan dengan memegang prinsip physical distancing sampai ke level RW," ucap Anies.

Sementara itu, isi sembako yang diterima masyarakat yakni terdiri dari lima kilogram dalam satu karung, sarden atau kornet 350 gram sebanyak dua kaleng, dan dua biskuit 300 gram.

Lalu kata dia ada minyak goreng 0,9-1 liter, dua sabun mandi ukuran 190 gram dan dua lembar masker yang dikemas rapi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui adanya kesalahan data dalam pemberian bantuan sosial (bansos) sembako saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dia menyatakan terdapat 1,2 juga warga DKI Jakarta yang menerima bantuan. Karena hal itu dia tidak menampik adanya kekeliruan dalam pendistribusian tersebut.

"Jadi enggak usah ditutupi, itu faktanya, di republik ini kita semua tahu data lengkap by name by address. Tapi, yang penting adalah, begitu ada kekeliruan, koreksi. Dan ini bagian meningkatkan kualitas data," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2020).

Kendati begitu dia menyebut data tersebut mulai dikoreksi ketika ditemukan kesalahan di lapangan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan pihaknya memang menggunakan data yang ada terlebih dahulu.

"Daripada di balik cek dulu ke lapangan semua kumpulkan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan," ucap Anies Baswedan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyatakan pemberian bantuan ini akan dilakukan setiap pekan kepada masyarakat.

"Bantuan secara rutin diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok. Sehingga masyarakat bisa lewati masa ini tanpa hadapi masalah yang terlalu besar," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2020).

Namun beberapa waktu lalu, pendistribusian bantuan sosial (bansos) selama PSBB tahap kedua di tunda untuk sementara waktu. Langkah ini diambil untuk evaluasi data penerima bansos.

Kepala Divisi Perkulakan, Retail, dan Distribusi Perumda Pasar Jaya Edison Sembiring, sebagai pihak penyalur Bansos mengatakan, penundaan ini masih menunggu data valid yang akan diberikan oleh Dinas Sosial.

"Ini sedang dibahas tingkat Pemprov DKI, kemungkinan ada penambahan jumlah penerima bansos dan juga isi paket," kata Edison di Jakarta, Selasa, 28 April 2020.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah, menyatakan pihaknya sudah melaksanakan pembagian bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 periode 9 April sampai 25 April. Diketahui, target distribusi sesuai rencana awal yakni 1,2 juta Kepala Keluarga (KK), namun saat dimutakhirkan di lapangan hasilnya kurang dari itu karena sejumlah pemutakhiran.

"Kita kemarin sih rencana awal kan 1,2 juta (KK), dan yang sudah kita distribusikan 1,163 juta sekian, itu penerima tahap pertama" kata Irmansyah saat rapat bersama DPRD DKI, Rabu (6/5/2020).

Pemutakhiran data, lanjut Irmansyah, terus dilakukan Pemprov DKI. Salah satunya dengan mendata langsung melalui sumber RW setempat. Hal ini demi menjangkau penyaluran tepat sasaran kepada mereka yang butuh.

"Update data terutama bagi mereka yang layak dan itu sudah dilakukan juga dengan beberapa sumber termasuk formulir dari RW, kemudian nanti data itu sampai tercatat di Kominfo," jelas dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan warganya yang terdampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan mendapat bantuan sosial (Bansos) jelang Idul Fitri. Bansos akan diberikan sepuluh atau seminggu sebelum hari raya.

"Dari DKI sendiri nanti akan memberikan bingkisan bantuan sosial menjelang idul fitri yang nanti proses eksekusinya seminggu atau 10 sebelum lebaran," katanya saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Dia menjelaskan, jumlah penerima Bansos jelang lebaran lebih banyak dibanding distribusi saat PSBB pertama, 9 hingga 24 April. Jumlah penerima Bansos pada tahap pertama berjumlah 1,2 juta kepala keluarga.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku jumlah tersebut tidak sepenuhnya akurat, namun ia memastikan jumlah penerima Bansos tepat sasaran lebih banyak ketimbang sebaliknya.

"Apakah sempurna? Tidak. Ada bahan yang perlu diperbaiki, 1,6 persen sampai ke orang yang tidak berhak, ada yang salah alamat, ada yang mampu, ada yang sudah meninggal tapi itu jadi koreksi," tegasnya.

Untuk itu, adanya pemberian Bansos tidak tepat sasaran, dia mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap proses distribusi dan pendataan.

Wakil Ketua II Tim Gugus Covid DKI Jakarta, Catur Laswanto menyatakan terdapat tambahan data penerima bantuan sosial (bansos) tahap kedua saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dia menyebut data tersebut telah mencakup warga miskin yang ber-KTP non Jakarta. Saat tahap pertama penerima bansos sebanyak 1,1 juta kepala keluarga.

"Hari ini baru saja kita bersurat kepada Kemensos untuk menyampaikan data yang 2 juta (calon penerima bansos). Belum ada jawaban resmi," kata Catur saat rapat di Gedung DRPD DKI Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Catur mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data yang telah dilakukan oleh ketua RT dan RW setempat. Karena hal itu dia mengharapkan pihak Kemensos dapat menerima pengajuan data penerima bansos di Jakarta.

"Saya katakan dalam posisi sekarang data masih dicleansing apalagi teknis pembagiannya belum bisa saya sampaikan," ucapnya.