Dongrak Perekonomian, Mendagri Minta Kepala Daerah Realisasikan APBD

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta 548 kepala daerah untuk segera merealisasikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya, guna mendongkrak perekonomian daerah terdampak pandemi covid-19. 

"Ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo," ujar Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020, lewat siaran pers diterima, Rabu (12/8/2020).

Tito membeberkan, berdasar data per 9 Agustus 2020, realisasi belanja APBD provinsi rata-rata berada pada angka 37,90 %. Sedangkan untuk rata-rata nasional, yakni 47,36%. 

"Dari data tersebut terlihat, hanya ada lima provinsi yang berada di atas rata-rata nasional, yaitu DKI Jakarta 54,06 %, Kalimantan Selatan 52,49 %, Sumatra Barat 51,88 %, Sulawesi Selatan 50,25 %, dan Gorontalo 48,81 %," terang Tito.

Kemudian, Tito juga merilis 10 Provinsi yang realisasi belanja APBD-nya berada di bawah rata-rata nasional tetapi di atas rata-rata provinsi. Tiga di antaranya, adalah Bali 47,03%, Banten 43,76 %, dan DIY 38,39 %. 

"Ada 2 provinsi realisasi belanjanya berada di bawah angka 25%, yakni Sulawesi Tenggara 24,56 % dan Papua 21,57 %," sebut Tito.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tito melanjutkan, selain menyinggung anggaran belanja daerah, rapat kordinasi juga menekankan sosialisasi yang lebih masif terkait protokol kesehatan Covid-19. Hal itu dijelaskan langsung kKepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

"Saya berharap para gubernur, bupati/wali kota bisa mendapatkan strategi yang tepat sesuai kondisi di daerah masing-masing, mulai dari program edukasi, sosalisasi dan mitigasi," ujar Doni.

Doni meminta, sosialisasi masif protokol kesehatan Covid-19 tidak harus pejabat dari pemerintah pusat. Melainkan bisa siapa pun orangnya yang dapat dipatuhi masyarakat. 

"Cari orang-orang yang secara nonformal mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada publik. Seperti halnya Presiden menugaskan Ketua Umum Tim Penggerak PKK menjadi pelopor,” pesan Doni.