APBD Jakarta 2025 Tertinggi dalam Sejarah, Tembus Rp 91,34 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat atau Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi meminta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jakarta. Hal ini mengingat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2025 menyentuh Rp 91,34 triliun.

"Anggaran DKI Jakarta akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, yaitu Rp 91,34 Triliun. Tentu saja ini menjadi berkah bagi Jakarta dengan program yang nyata, konkret, bagus, berdampak, serta menyejahterakan masyarakat," ujar Teguh, Kamis (2/1/2025) seperti dikutip dari Kanal News Liputan6.com.

Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah, wali kota, dan bupati di wilayah Jakarta agar dapat mencermati belanja anggaran di wilayah kerjanya masing-masing. APBD Jakarta 2025, menurut Teguh, harus dialokasikan tepat sasaran.

Tak hanya itu, Teguh menekankan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jakarta ke depan juga akan selalu mendukung program strategis milik Pemerintah Pusat.

"Kita juga mendukung program Pemerintah Pusat, sekaligus menyukseskan lima abad Jakarta. Sinergi ini penting untuk menjadikan Jakarta kota global, kota bisnis, dengan infrastruktur dan pelayanan yang semakin modern," kata dia.

Pada hari pertama kerja awal 2025 ini, tak lupa Teguh juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas capaian kinerja ASN Pemprov Jakarta selama 2024. Dia mengajak ASN menjalani 2025 dengan semangat agar bekerja lebih baik dan optimisme.

"Saya minta jajaran Pemprov DKI Jakarta dapat menyiapkan program kegiatan tahun 2025 dengan lebih baik lagi. Kita bersyukur APBD tahun 2025 bisa disiapkan dengan baik, dalam artian on time dan sudah ada Peraturan Daerahnya. Artinya, kita tidak terlambat dan itu harus diapresiasi," ujar Teguh.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah mengesahkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp 85.190.596.577.676.

Hal itu ditandai dengan persetujuan yang disampaikan seluruh anggota DPRD pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.

"Penetapan (APBD DKI 2024) Rp81,71 triliun. Setelah perubahan Rp85,19 triliun," kata Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah dalam keterangannya, dikutip Rabu (21/8/2024).

Adapun APBD Perubahan 2024 sebesar Rp85,1 triliun terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp74,9 triliun dan pembiayaan daerah Rp10,2 triliun.

"Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp10.255.502.731.787 terdiri dari sisa lebih perhitungan Rp6.542.421.120.069 dan penerimaan pinjaman daerah Rp3.713.081.611.718," ucap Neneng.

Lebih lanjut, sejumlah catatan penting juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pada bidang Pemerintahan misalnya, DPRD masih menemukan banyak warga yang belum menerima sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Padahal, kata Neneng warga dimaksud telah menyerahkan berkas seperti akta jual beli (AJB) asli karena dijanjikan untuk memenuhi syarat penerbitan sertifikat.

"DPRD meminta agar wali kota atau bupati bersama kantor Pertanahan wilayah dapat mengajukan usulan hibah untuk menuntaskan program PTSL di seluruh wilayah," kata Neneng.

Selanjutnya, rekomendasi yang telah diberikan oleh masing-masing komisi DPRD DKI Jakarta diharapkan bisa segera ditindaklanjuti oleh eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perda akan diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.