Pemda Akan Bantu Biayai Makan Bergizi Gratis Pakai APBD, Total Anggaran Rp5 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) akan ikut membantu pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG), dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Tito menyampaikan total anggaran yang terkumpul dari berbagai pemda mencapai Rp5 triliun.

"Untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi lebih kurang 2,3 triliun rupiah," kata Mendagri Tito usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) kuat, itu bisa lebih kurang hampir Rp5 triliun," sambungnya.

Dia menuturkan bahwa sebesar Rp2,3 triliun berasal dari pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, Rp2,5 triliun merupakan anggaran dari pemerintah provinsi.

Tito mengatakan bahwa pemerintah daerah antusias membantu biaya program unggulan pemerintah pusat itu. Setidaknya, ada 415 kabupaten dan 93 kota yang ikut serta membantu pembiayaan program MBG.

"Dan semua provinsi mau berpartisipasi karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka sehat," ujarnya.

Dia berharap keterlibatan pemerintah daerah dalam program MBG dimulai pada September 2024, usai kepala daerah baru dilantik. Pasalnya, akan terjadi perubahan APBD setelah pergantian kepala daerah.

"Karena mulainya nanti bulan September, mereka nanti setelah ada kepala daerah dilantik maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD," tutur Tito.

Tito meminta pemerintah daerah membangun sarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Dia menyebut, setidaknya akan terbangun 4.000 SPPG apabila APBD yang terkumpul mencapai Rp5triliun.

"Jumlahnya lebih kurang, kami exercise antara 2.000 kalau untuk dari APBD kabupaten kota. Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-PAD-nya kuat, itu bisa lebih kurang hampir 5 triliun. Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," jelas Tito.

Selain itu, dia menyebut pemda bisa mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk menyuplai makan bergizi gratis. Tito mempersilahkan pemda apabila ingin langsung menyalurkan bantuan anggaran ke sekolah-sekolah.

"Tadi Bapak Presiden memerintahkan untuk kami berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi titik-titik yang kira-kira belum menjadi target dari Badan Gizi, mungkin bisa di-cover oleh daerah-daerah di sekolah-sekolah itu," pungkas Tito.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemerintah berencana menambah anggaran program makan bergizi gratis (MBG) tahun 2025.

Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yakni, anak-anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, hingga balita mendapat MBG hingga akhir 2025.

Dadan menyampaikan anggaran MBG saat ini sebesar Rp71 triliun hanya cukup memberikan makan bergizi gratis untuk 17,5 juta penerima manfaat. Sementara itu, target penerima manfaat MBG tahun 2025 sebanyak 82,9 juta orang.

"Untuk sementara, (anggaran) yang sudah fix itu Rp71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat," kata Dadan usai rapat bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dia mengatakan berdasarkan perhitungannya, setidaknya membutuhkan tambahan Rp100 triliun untuk mencapai target 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Dadan menuturkan, keputusan akhir terkait penambahan anggaran MBG tergantung Prabowo. "Kalau dari hitungan badan gizi, kalau tambahan itu terjadi di September Sebetulnya 100 triliun Sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," ujarnya.

Menurut dia, Prabowo gelisah masih banyak anak-anak Indonesia yang belum mendapat program makan bergizi gratis. Sehingga, dia meminta percepatan realisasi MBG ke 82,9 juta penerima manfaat.

"Dengar ya, kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan (MBG). Itu artinya, beliau sedang memikirkan Untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," tutur Dadan.