Pemda Mau Ikut Danai MBG Pakai APBD, Prabowo: Asal Jangan Bocor!

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah daerah ingin ikut mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengaku terbuka dengan alokasi pendanaan dari pihak manapun.

Prabowo menegaskan, targetnya adalah seluruh anak-anak usia sekolah di Indonesia mendapat alokasi MBG di 2025 ini. Soal pasokan anggarannya, pemerintah pusat sudah menyiapkan Rp 71 triliun.

Prabowo bilang, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten ingin ikut mendanai. Dia pun terbuka akan peluang tersebut sehingga sumber dananya tak hanya dari pemerintah pusat.

"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka siapapun yang mau ikut serta, boleh," kata Prabowo usai acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Hanya saja, ada poin penting yang menurutnya harus menjadi perhatian. Pertama, adanya efisiensi anggaran. Kedua, programnya bisa dijalankan tepat sasaran. Ketiga, yang tak kalah penting, tidak ada kebocoran penggunaan anggaran.

"Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran, dan tidak ada kebocoran," tegas Kepala Negara itu.

Asal tahu saja, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 ini. Targetnya, ada sekitar 17,5 juta orang yang mendapat manfaat MBG hingga Desember 2025 secara bertahap.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, merespons usulan penggunaan dana zakat atau infak untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, usulan tersebut adalah hal yang wajar dalam demokrasi.

Menurut Zulkifli, pemerintah tetap terbuka terhadap ide-ide yang diusulkan masyarakat.

"Ya, kalau orang ngomong kan boleh saja, namanya demokrasi. Bahwa ada usulan dari sana dan sini, ya itu boleh saja," ujar Zulkifli di Menara Global, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Meski demikian, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG sepanjang 2025. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 17 juta penerima manfaat secara bertahap hingga akhir tahun.

"Tapi yang jelas, anggarannya Rp 71 triliun. Nanti penerima manfaatnya bertahap, mulai dari April, Juni, hingga Desember. Jadi, tidak sekaligus 17 juta orang," jelas Zulkifli.

Zulkifli juga membuka kemungkinan penambahan anggaran Makan Bergizi Gratis hingga Rp 140 triliun, tergantung efisiensi pengeluaran APBN dan peningkatan pendapatan negara.

"Kalau pendapatan negara bertambah dan ada penghematan, Presiden bisa menambah anggaran hingga Rp 140 triliun. Kalau itu terjadi, penerima manfaat bisa mencapai lebih dari 80 juta orang," tambahnya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, sebelumnya mengusulkan agar zakat masyarakat digunakan untuk membiayai program MBG. Ia menilai langkah ini dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah.

"Kenapa tidak zakat yang jumlahnya luar biasa besar kita libatkan untuk program ini? Dengan begitu, masyarakat umum juga bisa terlibat," ujar Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, program MBG membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk negara-negara sahabat. Sultan bahkan telah berdiskusi dengan beberapa duta besar terkait potensi kontribusi internasional untuk program ini.