Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 4 fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan walk out atau keluar dari ruangan Rapat Paripurna sebagai bentuk penolakan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019.
4 fraksi yang menolak pertanggungjawaban APBD pemerintahan Anies Baswedan-Riza Patria itu yakni PAN, Golkar, Nasdem, dan PSI.
Baca Juga
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani menjelaskan, aksinya ini dilakukan karena jajarannya menilai tidak ada transparansi anggaran.
Advertisement
"Yang kedua terkait reses atau aspirasi masyarakat yang ditampung oleh anggota dewan. Tadi saya juga ingatkan ke saudara Gubernur ingat eksekutif-legislatif tidak bisa kerja sendiri, itu bermitra dengan legislatif," kata Zita saat dihubungi Liputan6.com, Senin (7/9/2020).
Hal senada juga diungkapkan sama oleh Anggota Komisi A Fraksi PSI August Hamonangan. Karena tidak ada transparansi data dari Pemprov DKI Jakarta.
"Kami tidak bisa dan tidak akan serta merta menyetujui pertanggungjawaban APBD begitu saja. Kami minta data dibuka dan dibahas," kata August.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Uang Rakyat.
August menuturkan, tak semestinya APBD tersebut langsung diketok. Harus dipertanggungjawabkan dulu.
"APBD adalah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara benar, bukan langsung diketok palu," jelas August.
Advertisement