Kemenhan Kembali Tegaskan Bela Negara Bukan Pendidikan Wajib Militer

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Bondan Tiara, mewakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menegaskan bahwa konsep kampus merdeka bela negara, bukanlah wajib militer.

"Yang sekarang beredar agak di-twisted oleh media seakan, bela negara adalah wajib militer. Bela negara bukan wajib militer," tegas Tiara dalam peresmian pendirian AB Susanto Center untuk Manajemen Bela Negara di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Rabu (9/9/2020).

Tiara berharap, seluruh elemen masyarakat saat ini bisa mengedukasi bahwa bela negara bukan wajib militer, namun memberi kesempatan untuk terlibat sebagai bagian dari komponen cadangan.

"Indonesia bukan negara penganut wajib militer, keberadaan konsep kampus merdeka dari Kemendibud memberi kesempatan kepada kita menggunakan skema kampus merdeka untuk menawarkan proses komponen cadangan, tapi itu opsi saja," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tiara menggarisbawahi, bahwa dikarenakan hal tersebut merupakan opsi, maka tidak semua dapat diterima. Ada proses kualifikasi ketat menuju pendidikan dasar militer selama tiga bulan.

"Kami tengah proses mengkuantifikasi, mengequivalenkan kurikulum latihan dasar kemiliteran yang selama tiga bulan dengan ada rambu dari Kemenhan dan TNI yang juga harus diikuti," dia menandasi.