Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Polri Tunda Ekspose Kasus Kebakaran Kejaksaan Agung Jadi Kamis 1 Oktober

Polri rencananya melakukan ekspose atau gelar perkara kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung bersama Kejagung dalam rangka transparansi penyidikan dalam berkas P16.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 30 Sep 2020, 16:37 WIB

Diterbitkan 30 Sep 2020, 16:36 WIB

Gedung Kejaksaan Agung yang Terbakar

Kondisi gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kebakaran hebat yang menghanguskan gedung utama Kejaksaan Agung pada Sabtu (22/8/2020) malam juga membuat sejumlah tahanan dievakuasi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Polri rencananya melakukan ekspose atau gelar perkara kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung bersama Kejagung dalam rangka transparansi penyidikan dalam berkas P16. Namun, rencana tersebut ditunda.

"Hari ini akan dilakukan gelar perkara dengan JPU guna ekspos bersama hasil penyidikan," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2020).

Menurut dia, penundaan ekspose kebakaran Kejaksaan Agung dilakukan lantaran Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo harus mendampingi Kapolri Jenderal Pol Idham Azis rapat bersama Komisi III DPR RI.

Advertisement

"Kabareskrim ada kegiatan mendampingin Bapak Kapolri LDP dengan DPR RI, Komisi III, tentunya dilakukan penundaan," jelas dia soal penundaan gelar perkara kebakaran Kejaksaan Agung.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Periksa Saksi Tambahan

Lebih lanjut, penyidik melakukan pemeriksaan satu saksi tambahan hari ini dari unsur internal Kejagung yakni petugas cleaning service.

"Jadi rencana besok akan dilakukan eksposenya," Awi menandaskan.

Advertisement

Lanjutkan Membaca ↓

Advertisement

Tag Terkait

NEWS UPDATE

Banner Infografis Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi. (Liputan6.com/Abdillah)

Banner Infografis Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi. (Liputan6.com/Abdillah)

Infografis Gibran Minta Menteri Pendidikan Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi dan Plus Minusnya

Calon peserta didik baru saat menunggu orangtua mereka melakukan pendaftaran PPDB DKI Jalur Zonasi di SMA Negeri 21, Jakarta, Senin (24/6/2019). Pendaftaran PPDB DKI Jakarta Jalur Zonasi SMP-SMA dibuka pada 24-26 Juni 2019 mulai pukul 08.00-16.00 WIB. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Calon peserta didik baru saat menunggu orangtua mereka melakukan pendaftaran PPDB DKI Jalur Zonasi di SMA Negeri 21, Jakarta, Senin (24/6/2019). Pendaftaran PPDB DKI Jakarta Jalur Zonasi SMP-SMA dibuka pada 24-26 Juni 2019 mulai pukul 08.00-16.00 WIB. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

P2G: Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Hapus Sistem Zonasi Tanpa Kajian Akademik

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin. (Bola.com/Nandang Permana)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin. (Bola.com/Nandang Permana)

Ketua Komisi X DPR Nilai Perlu Ada Alternatif Sebelum Hapus Sistem Zonasi Sekolah

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 7 Semarang (STM Pembangunan). (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden)

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 7 Semarang (STM Pembangunan). (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden)

Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi di SMKN 7 Semarang, Harap Mampu Tingkatkan Iklim Belajar

Gibran minta sistem zonasi sekolah dihapus, simak penjelasannya di News Flash Liputan6.com.

Gibran minta sistem zonasi sekolah dihapus, simak penjelasannya di News Flash Liputan6.com.

Gibran Minta Sistem Zonasi Sekolah Dihapus

POPULER

Berita Terbaru

Berita Terkini Selengkapnya