Bupati Anas Dorong ASN Cepat Beradapasi dengan Sistem Perencanaan SIPD Kemendagri

Kemendagri menyusun Sistem Perencanaan Informasi Daerah atau SIPD untuk diterapkan oleh daerah.

oleh Gilar Ramdhani diperbarui 26 Okt 2020, 18:40 WIB
Diterbitkan 26 Okt 2020, 18:40 WIB
Bupati Anas Dorong ASN Cepat Beradapasi dengan Sistem Perencanaan SIPD Kemendagri
Dok. Banyuwangi

Liputan6.com, Banyuwangi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memberikan motivasi kepada pejabat penyusun program di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk semangat dan cepat beradaptasi dengan sistem perencanaan informasi daerah (SIPD) yang disusun oleh Kemendagri.

SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Anas mengatakan, Kemendagri menyusun SIPD ini untuk diterapkan oleh daerah. Oleh karena itu, Anas meminta ASN daerah yang terkait bisa segera beradaptasi dan semangat dalam proses penyesuaian tersebut.

“Ini adalah sistem baru bagi kita, jadi benar-benar harus dipelajari dengan baik. Memang awalnya pasti sulit, apalagi sistem yang selama ini kita kembangkan yaitu Simral sudah kita pakai dalam 10 tahun terakhir ini. Namun semua harus cepat beradaptasi untuk kemajuan bersama,” ujar Anas.

 


Permudah Proses Pembangunan

Permudah Proses Pembangunan
Dok. Banyuwangi

Sebelumnya Banyuwangi sendiri menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) yang dikembangkan sejak tahun 2008. Melalui sistem ini semua perencanaan mulai tingkat desa, hingga kabupaten, baik sistem penganggarannya, penatalaksanaannya hingga pelaporan keuangan daerah terintegrasi dan berkesinambungan. SIMRAL juga telah banyak di copy dan digunakan oleh banyak daerah di Indonesia.

“Harapan kami, semoga dengan penerapan sistem baru SIPD ini, akan semakin memudahkan daerah dalam semua proses pembangunan. Juga bisa membawa kemajuan bagi semua daerah di Indonesia,” ujar Anas.

“Apalagi dengan SIPD pemerintah pusat bisa langsung memantau program pembangunan dan kondisi keuangan daerah, hingga pusat bisa langsung mengintervensi apabila ada daerah yang mengalami defisit maupun hambatan lainnya,” imbuh Anas yang juga ketua Asosiasi Kepada Daerah Indonesia (Apkasi) ini.

 


Integrasi SIPD

Tahap Sosialisasi
Dok. Banyuwangi

 

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Suyanto Waspotondo mengatakan para penyusun program (sungram) daerah telah menjalankan sejumlah tahap sosialisasi hingga pembelajaran langsung dari Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri. Sehingga Banyuwangi siap untuk melaksanakan perubahan sistem mulai tahun depan.

“Sejumlah kesulitan dan hambatan pasti ada, karena ini sistem yang benar-benar baru bagi kami. Namun karena sudah terbiasa dengan perubahan dan inovasi yang dilakukan daerah, maka insyaallah proses adaptasinya bisa berlangsung dengan lebih cepat,” ujar Yayan sapaan Suyanto.

Sedangkan untuk melakukan pengintegrasian SIPD dengan sejumlah sistem informasi lainnya yang ada di daerah, diperkirakan akan berlangsung selama satu tahun kedepan.

“Kami terus melakukan penyesuaian. Karena sistem baru, maka kami juga terus melakukan penyesuaian dengan sistem yang lain,” pungkas Yayan. 

 

(*)

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya