Kemen-PPPA Sebut Pandemi Hambat Upaya Pengentasan Stunting

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny Rosalin menjelaskan, seluruh kondisi yang dihadapi anak Indonesia saat ini bisa menghambat upaya pengentasan stunting di Indonesia.

Menurutnya, pandemi menyebabkan anggaran negara dan nilai mata uang turun, pendapatkan masyarakat berkurang, hingga daya beli menurun. Berdasarkan data Susenas oleh BPS pada Maret 2020 oleh BPS, angka pengeluaran keluarga setelah beras adalah rokok (lebih dari 12%), Sementara sumber protein seperti telur, ayam dan susu masih sangat minim.

"Pengeluaran keluarga untuk membeli telur hanya 4%, membeli ayam juga 4%, susu bahkan di bawah itu. Bagaimana stunting mau di atasi jika pola pengeluaran keluarga seperti itu? Padahal untuk pengentasan stunting protein hewani menjadi utama dan disarankan,” lanjut Lenny.

Dalam situasi yang tidak pasti dan penuh dengan tantangan bagi anak Indonesia, prioritas harus tetap diberikan pada kesehatan jangka panjang anak yang akan menjadi pemimpin masa depan.

Dia menyatakan, anak Indonesia yang menjadi korban virus COVID-19 merupakan yang tertinggi se-Asia, dengan 3.928 anak terinfeksi dan 59 anak meninggal dunia. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, beberapa diantaranya rendahnya implementasi protokol kesehatan, keterlambatan penanganan, hingga kurangnya imunitas akibat kekurangan gizi dan malnutrisi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

"Menyelamatkan anak bangsa usia 1-18 tahun yang jumlahnya 80 juta sekarang ini, jauh lebih utama dan penting. Masalah kesehatan jangan dicampur dan dikaitakan dengan isu politik dan ras, agar gangguan gizi bisa terselesaikan dengan baik dan cepat,” ujar Lenny.

Makanan dan minuman yang bergizi merupakan salah satu kunci utama dalam pencegahan dan penanganan malnutrisi.

"Jumlah kasus stunting dan gizi buruk pada balita sudah tinggi di Indonesia dan saat ini sedang dalam proses penanganan. Namun semenjak pandemi, upaya tersebut hampir tidak ada. Imunisasi hanya terjadi 37,2%. Posyandu hanya 19,2% yang beroperasi," ujarnya.